BOGOR — Ramdhoni menyoroti kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor di tengah rangkaian penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan operasi tangkap tangan KPK terhadap beberapa dinas, badan, serta pihak swasta di wilayah tersebut. Ia menilai Dispora luput dari perhatian padahal menangani sejumlah proyek pembangunan fasilitas olahraga.
Dalam keterangan tertulisnya, Ramdhoni mempertanyakan mengapa Polda Metro Jaya lebih aktif menangani dugaan tindak pidana di Kabupaten Bogor dibanding Polda Jawa Barat. Ia menyebut banyak warganet mempersoalkan hal serupa.
"Kan banyak juga netizen yang bilang, Bogor kok PMJ yang lebih aktif, Polda Jabar kemana??, prihatin juga kita," kata Doni melalui keterangan tertulisnya Selasa, 22 September 2026.
Ramdhoni mendorong KPK memanggil Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan Ap, untuk diperiksa. Menurutnya, banyak proyek Dispora berpotensi bermasalah, mulai dari fasilitas olahraga di sekitar Gelora Pakansari hingga fasilitas di kecamatan-kecamatan.
Ia menyebut proyek pembangunan GOM Rancabungur sebagai yang paling menonjol. Proyek yang menelan APBD Rp 18 miliar itu dinilai tidak melalui perencanaan matang dan diduga melanggar Garis Sempadan Sungai.
"Sprindik Umum KPK di kabupaten Bogor kan masih belum dicabut, jadi kami mendorong KPK juga memanggil Asnan, untuk diperiksa, kami duga banyak proyek Dispora bermasalah, mulai dari sekitar Pakansari hingga ke kecamatan, khususnya pada proyek pembangunan GOM Rancabungur," katanya.
Ramdhoni menyinggung soal Tembok Penahan Tanah proyek tersebut yang sempat longsor. Ia menilai peristiwa itu bukti pelanggaran aturan Garis Sempadan Sungai, yang seharusnya berjarak 50 meter dari tepi air danau.
"Selain itu melanggar GSS, terbukti TPTnya sempat longsor, merusak lingkungan danau, kalau berdasarkan GSS harusnya 50 meter dari tepi air danau," ungkapnya.
Selain persoalan lingkungan, ia menduga ada kejanggalan dalam proses penentuan pemenang tender proyek tersebut. Dugaan itu mengarah pada potensi aliran dana kepada oknum pejabat di lingkungan Dispora Kabupaten Bogor.
"Patut diduga ada aliran dana, ya nilainya bervariasi, mulai jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta rupiah," bebernya.
Ramdhoni meminta Polda Jawa Barat turut menyelidiki dugaan tindak pidana di Kabupaten Bogor, bukan hanya mengandalkan Polda Metro Jaya. Ia menilai keterlibatan Polda Jabar penting agar penanganan kasus di wilayah hukumnya tidak tertinggal.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Barat, KPK, maupun Dispora Kabupaten Bogor terkait permintaan pemeriksaan tersebut. Ramdhoni menyatakan akan terus mendorong agar dugaan pelanggaran pada proyek-proyek Dispora ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.