JAWA BARAT — Kementerian ESDM menetapkan rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) September 2026 di level US$112,81 per barel, naik US$23,38 dari Agustus yang masih US$89,43 per barel. Dengan patokan itu, praktisi migas Hadi Ismoyo memperkirakan harga keekonomian Pertamax RON 92 seharusnya sudah menyentuh Rp19.300 per liter. Selama harga jual di SPBU tidak disesuaikan, Pertamina harus menanggung selisih sekitar Rp3.350 per liter dari harga jual yang masih di kisaran Rp15.950 per liter.
Lonjakan ICP September 2026 dipicu tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah, terutama konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Kenaikan itu menyeret rerata harga minyak mentah utama dunia, dan efeknya langsung terasa pada perhitungan keekonomian BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Praktisi Minyak dan Gas Bumi Hadi Ismoyo menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi dalam waktu dekat sudah menjadi keniscayaan. Menurut perhitungannya, dengan patokan ICP September, harga Pertamax RON 92 seharusnya berada di Rp19.300 per liter.
Hadi menyebut harga jual Pertamax saat ini masih sekitar Rp15.950 per liter. Artinya, ada selisih keekonomian sekitar Rp3.350 per liter yang harus ditutup Pertamina bila harga tidak dinaikkan.
"Kemarin itu masih dijual sekitar Rp15.950/liter, artinya Pertamina nombok Rp3.350/liter, besar loh itu kalau dikalikan volumenya," jelas Hadi kepada Validnews di Jakarta, Selasa (13/10).
Dia mengingatkan Pertamina tidak bisa terus-menerus menalangi selisih itu tanpa mengorbankan kondisi keuangannya. Cash flow yang sehat dibutuhkan agar impor minyak mentah, BBM, dan LPG tetap lancar.
"Kasihan Pertamina harus nombok terus, cash flow Pertamina harus sehat supaya impor crude, BBM, dan LPG lancar. Persoalannya, pemerintah berani apa tidak dengan kondisi ekonomi yang berat ini, kondisi sosial, ekonomi, dan politik harus dipertimbangkan. Hati-hati," imbuhnya.
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar minyak dunia. Ketika harga minyak meroket, harga Pertamax Cs semestinya ikut terkerek. Sebaliknya, saat ada koreksi harga minyak mentah, harga BBM nonsubsidi seharusnya turun.
"Kalau kenaikan harga BBM yang nonsubsidi kan memang sudah floating, artinya begitu harganya naik, dia akan naik, harganya turun, akan turun," jelas Faisal saat dihubungi terpisah, Selasa (13/10).
Pemerintah tetap berkomitmen menahan harga BBM yang mendapat subsidi maupun kompensasi, seperti JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite, setidaknya sampai akhir 2026. Faisal menghitung potensi tambahan beban APBN bisa menembus Rp400 triliun hanya untuk menyubsidi BBM.
Angka itu muncul karena harga minyak mentah dunia berada di kisaran US$100 per barel, sementara asumsi APBN TA 2026 hanya mematok ICP di level US$70 per barel. Pemerintah disebut perlu meracik sejumlah langkah agar harga BBM bersubsidi tidak bergerak, mulai dari melebarkan defisit APBN, menambah penerimaan dari pos baru, hingga realokasi anggaran.
"Jadi, anggaran-anggaran besar-besar yang misalnya dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan, kepolisian, program-program prioritas, nah itu kalau dialokasikan sebetulnya masih bisa tidak jebol. Nah ini tinggal masalah merealokasikan anggaran antarkementerian/lembaga saja, dan yang sekarang itu yang sudah dipotong juga daerah ya, misalnya," jabar Faisal.