JAWA BARAT — Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS sepanjang 2026. Target itu melanjutkan lonjakan setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan nikel menjadi contoh paling nyata manfaat hilirisasi. Nilai ekspornya menanjak bertahap, dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, lalu melampaui 40 miliar dolar AS pada 2025.
Lompatan itu terjadi setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel mentah dan membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri. Dengan kata lain, nilai tambah yang sebelumnya dinikmati negara pembeli kini sebagian besar tinggal di Indonesia.
Bahlil menegaskan, sumber daya alam memberi manfaat jauh lebih besar ketika diolah sebelum dipasarkan. "Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujarnya, dikutip Kamis, 15 Oktober.
Ia menuturkan, dampak hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan. Kebijakan itu turut menumbuhkan industri pendukung, meningkatkan partisipasi pengusaha nasional, memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar produk bernilai tambah.
Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam tidak sekadar dikeruk lalu dijual mentah, tetapi menjadi fondasi industri nasional.
Untuk memperluas manfaat ke sektor lain, pemerintah telah menyiapkan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target investasi 618 miliar dolar AS. Cakupannya tidak terbatas pada mineral dan batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa master plan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040 target kita mencapai 618 miliar dolar AS," tandas Bahlil.
Angka tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar ekspor dari satu komoditas. Nikel dipakai sebagai model pembuktian, lalu skema serupa disiapkan untuk sektor lain yang selama ini masih banyak menjual bahan mentah.
Bagi daerah penghasil nikel seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, hilirisasi telah mengubah lanskap ekonomi lokal. Smelter dan kawasan industri menyerap tenaga kerja, meski sejumlah persoalan lingkungan dan tata ruang masih jadi catatan.
Pelaku usaha nasional yang sebelumnya hanya menjadi pemasok bahan mentah kini mendapat peluang masuk ke rantai pengolahan. Pemerintah menargetkan partisipasi pengusaha lokal makin besar seiring bertambahnya fasilitas pengolahan yang beroperasi.
Pada saat yang sama, penerimaan negara dari royalti dan pajak diperkirakan ikut naik seiring meningkatnya volume produksi serta nilai ekspor produk olahan. Namun besaran pastinya bergantung pada harga nikel dunia dan realisasi investasi tiap tahun.
Target 45 miliar dolar AS pada 2026 tidak lepas dari risiko. Harga nikel global sempat bergejolak dalam beberapa tahun terakhir, sementara pasokan dari negara pesaing seperti Filipina dan Indonesia sendiri terus bertambah.
Kebutuhan listrik untuk smelter juga menjadi ujian, terutama karena sebagian besar masih dipasok pembangkit batu bara. Isu keberlanjutan ini bisa memengaruhi permintaan dari pasar Eropa dan Amerika Serikat yang makin ketat soal jejak karbon.
Pemerintah sendiri menempatkan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan, bukan sekadar kebijakan dagang. Jika peta jalan 2040 berjalan sesuai rencana, nikel hanya pintu masuk menuju struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah, tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.