BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kegagalan fungsi ruang publik di kawasan perkotaan berakar dari perencanaan teknis yang tidak matang sejak awal. Karena itu, Pemprov Jawa Barat melibatkan para insinyur untuk membedah persoalan tata kota, bukan sekadar mengejar proyek pembangunan.
Menurut Dedi, penataan kawasan dan infrastruktur membutuhkan sentuhan engineer agar perencanaan merespons kebutuhan nyata masyarakat. Pertemuan dengan PII di Bandung menjadi titik awal evaluasi tersebut.
“Pertemuan dengan PII jadi sebuah kontemplasi bagi kita untuk bagaimana engineering itu bukan hanya pada hal yang bersifat global dan besar. Tetapi menyangkut aspek yang bersifat teknis kerakyatan dalam setiap waktu,” kata Dedi di Bandung, Selasa (20/10/2026).
Dedi menyoroti ketidaktepatan perencanaan masa lalu sebagai pemicu utama banjir dan kemacetan di kawasan perkotaan, termasuk Kota Bandung. Ia menilai persoalan itu muncul karena aspek teknis pembangunan tidak dihitung cermat.
“Misalkan, karena apa Kota Bandung terjadi kemacetan? Berarti secara engineering perencanaannya tidak tepat. Kemudian, karena apa terjadi banjir? Secara engineering, perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak tepat,” ujarnya.
Pemprov Jawa Barat sedang mematangkan rincian penataan ruang baru dengan konsep ramah lingkungan dan humanis. Tata ruang itu ditargetkan menjadi contoh perkotaan yang ramah lingkungan hingga membuat warga bahagia.
“Pemprov Jawa Barat sedang menyusun tata ruang yang mendetail yang mengubah Jawa Barat sebagai prototipe penataan ruang yang memadai, yang ramah lingkungan, melahirkan bahagia, dan memiliki spirit humanistik,” ucapnya.
Dedi juga menyoroti ketidakteraturan angkutan umum sebagai salah satu faktor kemacetan di wilayah perkotaan. Ia merancang skema peremajaan armada angkot yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi tanpa menggusur pekerjaan mereka.
“Kemacetan di Jawa Barat hari ini tumbuh, dalah satunya adalah transportasinya yang belum tertata dengan baik. Tapi kami tidak boleh menggusur pekerjaan orang, sopir. Sehingga, salah satu tawaran saya adalah bagaimana para orang yang hari ini kerja jadi sopir angkutan umum ada tuannya dan sudah tua-tua itu mobilnya, itu nanti ganti dengan mobil baru,” tuturnya.
Lewat skema baru ini, para sopir angkot akan didorong menjadi pemilik resmi unit kendaraan baru. Mereka tidak lagi dibebani setoran harian kepada pemilik armada lama.
Desain armada angkot masa depan dirancang modern, ramah lingkungan, serta inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Mereka adalah pemiliknya, tidak usah lagi setor kepada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah. Mobilnya ramah lingkungan, anak, hingga ibu hamil, kemudian juga bisa memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” katanya.
Seluruh rangkaian penataan ruang dan pembenahan transportasi publik daerah ini akan masuk percontohan yang dikerjakan Pemprov Jawa Barat bersama PII. Rincian penataan ruang baru masih dimatangkan, termasuk jadwal implementasi dan cakupan wilayah yang masuk proyek percontohan.