BANDUNG — Disnakertrans Jawa Barat menyebut tingginya angka PHK di wilayahnya tidak lepas dari besarnya angkatan kerja provinsi tersebut. Kepala Disnakertrans Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan sektor garmen dan otomotif menjadi penyumbang terbesar kasus pemutusan hubungan kerja.
Industri garmen dinilai paling rentan karena berbasis pesanan dan menyerap banyak tenaga kerja. Ketika permintaan turun, perusahaan memilih efisiensi untuk menekan biaya operasional.
Kim Agung mencontohkan PT Namnam Fashion Industries di Cimahi yang sempat menjadi perhatian publik setelah melakukan efisiensi akibat penurunan pesanan. Perusahaan di sektor padat karya itu terdampak langsung dinamika permintaan global.
"Angkatan kerja di Jawa Barat memang yang tertinggi. Salah satu sektor yang terdampak PHK adalah industri garmen dan otomotif. Industri garmen banyak yang berbasis pesanan dan padat karya, sehingga ketika pesanan menurun, perusahaan harus melakukan efisiensi," kata Kim Agung.
Pemprov Jabar menegaskan PHK seharusnya menjadi langkah terakhir. Perusahaan didorong mempertimbangkan alternatif lain, seperti merumahkan pekerja sementara dengan tetap memberikan tunjangan atau mengurangi sif kerja.
Langkah itu dimaksudkan agar hubungan kerja tetap terjaga meski perusahaan sedang menekan biaya. Pemerintah provinsi juga meminta perusahaan membuka dialog dengan pekerja sebelum mengambil keputusan sepihak.
Pekerja yang terkena PHK diminta segera melapor ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota apabila hak mereka belum dipenuhi perusahaan. Hak tersebut mencakup pesangon dan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk manfaat JKP bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Pengaduan bisa diajukan secara mandiri maupun melalui kuasa atau pendamping hukum. Perselisihan nantinya ditangani lewat mediasi antara pekerja dan perusahaan, dan pengawas ketenagakerjaan dapat menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, Pemprov Jabar mengoptimalkan aplikasi Nyari Gawe untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan. Platform itu juga ditujukan mencegah praktik percaloan, penipuan, dan pungutan liar dalam proses perekrutan.
Hingga kini, portal Nyari Gawe telah diakses lebih dari 730 ribu masyarakat dan lebih dari 230 ribu perusahaan. Platform tersebut menyediakan lebih dari 32 ribu lowongan pekerjaan.
Selain lewat aplikasi, pemerintah daerah memperluas informasi lowongan kerja melalui bursa kerja atau job fair yang disiarkan secara daring. Di Kota Bekasi, misalnya, terdapat 2.882 lowongan kerja yang dipublikasikan kepada masyarakat, terutama warga setempat, meski pelamar dari daerah lain juga dapat mengaksesnya.