JAWA BARAT — Direktorat Jenderal Pajak memastikan tidak ada pungutan pajak baru atas transfer bank dan remitansi mulai 9 November 2026. Yang berjalan adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, mekanisme PPN yang sudah diterapkan sejak 25 September 2026. DJP menegaskan tarif PPN tidak berubah dan sistem ini hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang belum dipungut PPN.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal pajak digital pada 9 November 2026 merujuk pada SPP-TDLN. Sistem itu merupakan langkah pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
DJP menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru. Kebijakan tersebut tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan memungut seluruh transaksi luar negeri. Sistem ini sudah diterapkan sejak 25 September 2026.
Inge menegaskan transfer dana perbankan dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dirancang untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.
Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN sesuai ketentuan. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk membantu mengidentifikasi transaksi yang masuk kriteria tersebut.
"SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN," ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).
Pada tahap awal, Dirjen Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai Pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Penunjukan berlangsung 25 September 2026. Calon issuer lainnya kini berada dalam periode stabilisasi.
Sebelum diterapkan penuh, SPP-TDLN melewati tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan itu memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan.
"Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," kata Inge.
Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah akan menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan itu disebut melibatkan perbankan hingga perusahaan fintech untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Hashim menyebut bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech, termasuk platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum dipungut.
"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim dalam paparannya di Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurut Hashim, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dari sisi masyarakat, SPP-TDLN memberi kemudahan dan kepastian. Konsumen tidak perlu melakukan sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang seharusnya dipungut.
Bagi pelaku usaha dalam negeri, sistem ini menjaga perlakuan setara dengan pemain luar negeri. DJP menyatakan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
SPP-TDLN melengkapi mekanisme pajak transaksi digital luar negeri yang belum dipungut PPN melalui PMSE. Jika memenuhi kriteria dan PPN belum dipungut lewat mekanisme lain, pajaknya dapat dipungut melalui SPP-TDLN.