BANDUNG — Massa mahasiswa membawa sejumlah poster bertuliskan "Cukup 2 Tahun Saja" dan "Hentikan Represif, Pulihkan Demokrasi, Revolusi!". Meski isu politik nasional belakangan ramai diperbincangkan, peserta aksi memilih menyoroti persoalan yang mereka nilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa Digitech University, Andika Satria, menyebut tuntutan aksi berfokus pada empat sektor utama. Menurutnya, persoalan di sektor-sektor itu belum menunjukkan penyelesaian nyata dari pemerintah.
"Dan tidak nampak satu pun dilakukan sebagai upaya cicilan ataupun diselesaikan untuk pada akhirnya menjadi suatu solusi yang konkret dan dapat berdampak pada masyarakat banyak," ujar Andika di lokasi aksi.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah merealisasikan sistem pendidikan yang gratis dan merata. Peningkatan kesejahteraan guru juga masuk dalam daftar tuntutan sebagai bagian dari perbaikan kualitas pendidikan nasional.
Massa aksi turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pengelolaan anggaran program itu harus lebih jelas agar tidak memengaruhi alokasi dana pendidikan.
"Pemisahan anggaran pendidikan walaupun sudah ada bahwasanya anggaran MBG akan dipisahkan dari anggaran pendidikan, namun itu bukan tahun ini tapi bukan tahun-tahun ke depan. Jadi kami mendesak untuk dipercepat hal tersebut juga," kata Andika.
Isu lingkungan menjadi sorotan lain dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Menurut massa aksi, dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Mereka menilai persoalan itu telah memengaruhi kawasan negara tetangga.
"Untuk lingkungan tentunya kami mendesak negara karena per hari ini karhutla belum diangkat sebagai bencana nasional, dengan dampak begitu besar bahkan sudah masuk ke mancanegara," tutur Andika.
Selain pendidikan dan lingkungan, aksi menyoroti sektor ekonomi dan kesehatan. Keempat sektor itu menjadi dasar tuntutan yang dibawa BEM Nusantara Jawa Barat dalam aksi tersebut.
Massa mahasiswa menilai pemerintah pusat belum menghadirkan solusi konkret di keempat bidang itu. Aksi di Jalan Diponegoro digelar sebagai bagian dari evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat maupun DPRD Jawa Barat terkait tuntutan tersebut.