BANDUNG BARAT — Koalisi Rakyat Bersatu (KIRAB) menilai penunjukan Anni Roslianti sebagai Kepala DPUTR KBB merupakan langkah strategis pimpinan daerah dalam merespons kompleksitas geografis Bandung Barat. Penempatan sosok berlatar akademisi dan praktisi itu dinilai sejalan dengan kebutuhan penanganan infrastruktur yang berbasis kalkulasi keilmuan.
Bandung Barat memiliki tingkat kerentanan bencana geologi yang tinggi. Penanganan infrastruktur fisik di wilayah tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rutin, melainkan harus dipadukan dengan kesiapsiagaan mitigasi bencana secara terukur.
Koordinator KIRAB Asep Herna memaparkan pemetaan teknis yang membagi Bandung Barat dalam dua zona kerentanan utama. Pembagian ini menjadi acuan penting bagi DPUTR dalam menyusun prioritas penanganan infrastruktur.
"Wilayah Bandung Barat Selatan meliputi Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor, hingga Saguling memiliki kontur perbukitan curam dengan struktur tanah aktif yang sangat rawan terhadap bencana pergerakan tanah dan tanah longsor," terang Asep Herna saat diwawancarai di Bandung Barat, Sabtu (7/11/2026).
Sementara wilayah tengah dan utara, mencakup Padalarang, Ngamprah, Parongpong, hingga Lembang, menghadapi ancaman ganda. Kawasan ini berisiko banjir luapan akibat permukiman padat, sekaligus berada di lintasan garis ancaman geologis Sesar Lembang.
"Kondisi alam ini menuntut hadirnya pemimpin di dinas teknis yang menguasai kalkulasi keilmuan, bukan sekadar administrasi normatif. Bandung Barat butuh tata ruang yang ideal, tangguh, dan adatif terhadap cuaca ekstrem," tegas Asep di Bandung Barat, Sabtu (7/11/2026).
Koordinator Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Fikri, menyoroti kejelian Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Barat menerapkan prinsip tata kelola birokrasi berorientasi hasil melalui merit system. Menurutnya, penempatan pejabat di dinas teknis sekelas DPUTR tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik praktis.
Kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak yang relevan harus menjadi dasar utama. Langkah pimpinan daerah memplot Anni Roslianti—akademisi sekaligus praktisi bergelar doktor di bidang ilmu tata kelola dan insinyur teknik—dibaca sebagai penerapan prinsip tersebut.
Bagi warga di kawasan rawan longsor dan permukiman padat, keputusan ini berdampak langsung pada kualitas penanganan drainase, perkuatan lereng, dan tata ruang yang selama ini menjadi keluhan musiman setiap kali hujan deras datang.
Fase peralihan musim memperbesar risiko di kedua zona. Pergerakan tanah di perbukitan selatan dan luapan air di kawasan tengah-utara menuntut kesiapsiagaan yang tidak bisa diserahkan pada pola kerja administrasi rutin.
KIRAB dan BALAD sama-sama menekankan bahwa persoalan Bandung Barat bukan sekadar anggaran pembangunan, melainkan ketepatan membaca kontur dan riwayat bencana. DPUTR berada di titik paling depan untuk menerjemahkan pembacaan itu menjadi keputusan teknis harian.