JAWA BARAT — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan tidak memenuhi permohonan dana hibah Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Gus Iqdam untuk tahun anggaran 2027. Keputusan itu diambil dengan alasan kemampuan keuangan daerah yang semakin terbatas dan kebutuhan seleksi penerima bantuan. Pengajuan serupa ke Pemkab Blitar juga dipangkas Badan Anggaran DPRD dari Rp4,7 miliar menjadi Rp2,3 miliar.
Penolakan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Ia membenarkan adanya proposal bantuan hibah dari yayasan tersebut, tetapi tidak merinci nominal yang diajukan.
"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Menurut Adhy, Pemprov Jatim sejak awal memilih bersikap selektif dan strategis dalam menyalurkan hibah. Prioritas diberikan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang terus menyusut.
"Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang. Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," ucapnya.
Yayasan Sabilu Taubah mengajukan hibah Rp25 miliar ke Pemprov Jatim untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu. Lokasinya di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Selain ke provinsi, yayasan pimpinan Gus Iqdam itu mengajukan bantuan Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027. Usulan tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar.
Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyatakan nilai pengajuan dipangkas dalam rapat Banggar. Pemkab Blitar hanya mengalokasikan Rp2,3 miliar dari yang diminta.
"Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar," kata Beky kepada awak media.
Pemberian dana hibah dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hibah didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pihak penerima yang peruntukannya sudah ditetapkan.
Sifatnya tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, proposal yang masuk tidak serta-merta berujung pada pencairan dana.
Permendagri 77/2020 membuka hibah untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia. Yayasan termasuk dalam kategori terakhir.
Bagi yayasan atau organisasi kemasyarakatan, ada sejumlah dokumen yang wajib dipenuhi sebelum hibah bisa diproses. Pemerintah daerah harus memastikan penerima sudah berbadan hukum resmi dan berkedudukan di wilayah administrasinya.
Pemda juga dituntut menimbang kemampuan keuangan daerah, prioritas urusan pemerintahan, asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat bagi masyarakat. Semua tahapan evaluasi dan seleksi harus dilalui sebelum usulan masuk ke perencanaan dan penganggaran APBD.
Kasus Sabilu Taubah memberi gambaran bahwa jalur hibah APBD bukan pintu otomatis bagi organisasi keagamaan maupun sosial. Besaran yang disetujui bisa berbeda jauh dari permintaan, seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar.
Bagi pemerintah daerah, penolakan atau pemangkasan menjadi cara menjaga ruang fiskal. Tekanan anggaran membuat setiap usulan hibah harus bersaing dengan belanja wajib dan program prioritas lain di daerah.