CIAMIS — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ciamis mengesahkan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027, dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran. Bupati Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran dan fraksi-fraksi, atas kontribusi pemikiran selama proses pembahasan berlangsung.
Menurut Herdiat, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD lahir dari pembahasan bersama yang diharapkan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Pandangan, saran, dan masukan selama pembahasan disebutnya akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus komitmen bersama.
Herdiat menegaskan bahwa seluruh catatan selama pembahasan APBD diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Arah kebijakan itu, katanya, bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Tatar Galuh.
"Berbagai pandangan, saran dan masukan yang di sampaikan selama pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Herdiat dalam rapat paripurna.
Ia menyebut tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga Ciamis. "Upaya ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ciamis," ucapnya.
Persoalan yang dihadapi Pemkab Ciamis bukan soal besarnya rencana belanja, melainkan kemampuan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan. Di sisi lain, program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan tetap harus berjalan, termasuk untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah dituntut lebih cermat, bijaksana, dan selektif dalam menentukan prioritas alokasi belanja. Setiap kebijakan anggaran, menurut Herdiat, harus berdasar pada kebutuhan dan tingkat urgensi dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.
"Dengan kondisi itu, pemerintah daerah untuk lebih cermat, bijaksana dan selektif dalam menentukan prioritas alokasi belanja. Setiap kebijakan anggaran harus di dasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat," jelasnya.
Herdiat menekankan pentingnya pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip anggaran berbasis kinerja disebutnya sebagai kunci agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
"Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran di gunakan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," jelasnya.
Dengan pendekatan itu, belanja daerah diarahkan tidak sekadar menyerap anggaran, tetapi memberi manfaat optimal bagi warga. Pemerintah daerah juga diminta menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Persetujuan bersama atas Raperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi gubernur akan menjadi dasar dan pertimbangan penyempurnaan Raperda agar tetap selaras dengan regulasi serta prioritas pembangunan daerah.
Proses penyempurnaan itu akan dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Pelaksanaannya melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.
"Proses penyempurnaan itu akan di laksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi di terima. Melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi," ungkapnya.