JAWA BARAT — Danantara Indonesia menyatakan tidak pernah menerima penugasan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja. Klarifikasi disampaikan menyusul pemberitaan media nasional yang mengaitkan lembaga pengelola investasi itu dengan kebijakan yang direncanakan berlaku Oktober 2027.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia menegaskan penyebutan institusinya dalam pemberitaan soal dana cadangan pesangon tidak mencerminkan adanya penugasan resmi. Keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (14/11/2026) itu menyebut Danantara tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana tersebut.
Kebijakan yang dimaksud mengatur kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon bagi pekerja. Pemerintah merencanakan aturan itu mulai berlaku pada Oktober 2027.
Dalam keterangan resminya, Danantara menempatkan diri sebagai pihak yang menghormati arah kebijakan pemerintah di bidang perlindungan hak pekerja. Namun lembaga itu membantah keterkaitan dirinya dengan pengelolaan dana cadangan pesangon.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," lanjut pernyataan itu.
Inti bantahan Danantara terletak pada status hukum penugasan. Menurut tim komunikasi, penyebutan nama lembaga dalam pemberitaan tidak otomatis berarti ada dasar resmi berupa penunjukan atau penugasan dari pemerintah.
Danantara tidak merinci media mana yang memberitakan hal tersebut, juga tidak menyebutkan kapan pemberitaan itu terbit. Keterangan tertulis hanya menyoroti bahwa informasi yang mengaitkan lembaga itu dengan pengelolaan dana cadangan pesangon tidak akurat.
Rencana kewajiban penyisihan dana cadangan pesangon menyentuh langsung arus kas perusahaan, terutama yang memiliki beban tenaga kerja besar. Aturan ini menuntut perusahaan menyiapkan dana sejak jauh hari sebelum kewajiban pembayaran pesangon muncul.
Bagi pelaku usaha, masa transisi hingga Oktober 2027 menjadi ruang untuk menyesuaikan struktur biaya. Perusahaan padat karya dan sektor yang rentan pemutusan hubungan kerja akan paling merasakan dampaknya.
Pemerintah belum mengumumkan siapa pihak yang akan ditunjuk mengelola dana tersebut. Danantara memastikan dirinya bukan bagian dari skema itu.
Kepastian soal pengelola dana cadangan pesangon menentukan seberapa aman hak pekerja saat terjadi PHK. Ketidakjelasan lembaga pengelola bisa memperpanjang ketidakpastian bagi pekerja yang menanti jaminan pembayaran pesangon.
Untuk perusahaan, kejelasan regulasi teknis menentukan besaran kewajiban yang harus dibukukan. Tanpa penetapan pengelola, perusahaan belum bisa menghitung secara pasti biaya kepatuhan atas aturan yang berlaku Oktober 2027.
Danantara menutup keterangannya dengan menegaskan komitmen menghormati kebijakan pemerintah, seraya meminta publik merujuk pada penugasan resmi, bukan pada pemberitaan yang mengaitkan lembaganya dengan pengelolaan dana cadangan pesangon.