CIREBON — Bursa pencalonan Ketua Kadin Kabupaten Cirebon untuk periode 2026-2031 masih sepi peminat. Hingga Minggu (9/8/2026), panitia penjaringan baru mengantongi satu nama yang resmi mendaftar untuk bertarung dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII.
Ketua Steering Committee (SC) Mukab VIII Kadin Kabupaten Cirebon, Dadang Kabulah, menyebut pendaftaran sebenarnya telah dibuka sejak 26 Juni 2026. Namun, hingga pekan kedua Agustus, baru Ari Prasetiyo yang mengambil langkah resmi dengan menyerahkan berkas pada Kamis (6/8/2026).
Panitia Masih Menunggu Kandidat Lain
Dadang menegaskan masa pendaftaran masih terbuka lebar. Penutupan dijadwalkan pada 19 Agustus 2026, sehingga peluang bagi pengusaha lain untuk bergabung masih ada.
"Penutupan itu tanggal 19 Agustus 2026. Jadi masih ada waktu untuk semua calon yang berminat maju sebagai calon ketua," ujarnya kepada Radar, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, minimnya pendaftar belum tentu mencerminkan tidak adanya minat. Sejumlah pengusaha kemungkinan masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum mendaftarkan diri.
Verifikasi Berkas Belum Dimulai
Proses yang berjalan saat ini baru sebatas penerimaan berkas. Panitia belum memasuki tahap verifikasi administrasi dan faktual.
"Kami berharap pengusaha yang memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria dapat ikut mencalonkan diri," kata Dadang.
Mukab VIII: Momentum Arah Organisasi Lima Tahun ke Depan
Dadang mengingatkan bahwa Mukab bukan sekadar ajang memilih pemimpin organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum menentukan arah Kadin Kabupaten Cirebon untuk lima tahun ke depan.
Ia berharap kandidat yang maju tidak hanya memiliki kapasitas sebagai pengusaha, tetapi juga berkomitmen memperkuat organisasi.
"Mudah-mudahan melalui Mukab ini berbagai persoalan dan tantangan organisasi bisa diselesaikan bersama," tuturnya.
Ari Prasetiyo: Kadin Harus Hadir Saat Pengusaha Kesulitan
Satu-satunya bakal calon yang telah mendaftar, Ari Prasetiyo, mengaku maju bukan sekadar untuk mengisi kursi ketua. Ia ingin mengubah cara kerja Kadin agar lebih berani memperjuangkan kepentingan dunia usaha.
Menurutnya, Kadin tidak boleh hanya aktif ketika ada agenda organisasi. Organisasi ini harus hadir saat pengusaha menghadapi persoalan nyata di lapangan.
Ia menyebut sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian, mulai dari perizinan, akses perbankan, kepastian usaha, hingga peluang investasi.
