CIREBON — Wali Kota Cirebon Effendi Edo menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat di Balai Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Forum itu mempertemukan Pemprov Jawa Barat dengan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Bagi Pemkot Cirebon, rakor menjadi momentum menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan provinsi.
Warga Belum Ter-cover BPJS Kesehatan Jadi Fokus Pembahasan
Salah satu persoalan yang dibahas adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Effendi menyebut Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mencari solusi bagi kelompok tersebut.
“Hasil rapat tadi, arahan Pak Gubernur Jawa Barat, beliau menggaransi dengan dukungan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat terkait hal-hal yang selama ini tidak ter-cover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan,” ujar Effendi.
Pemkot Cirebon akan memperkuat koordinasi agar warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan memperoleh penanganan sesuai ketentuan. Menurut Effendi, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan.
“Prinsipnya, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah harus hadir. Kita akan terus memperkuat koordinasi agar warga tidak terkendala ketika membutuhkan pelayanan,” katanya.
Ojol hingga Petani Masuk Cakupan BPJS Ketenagakerjaan
Rakor juga membahas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kelompok yang menjadi perhatian antara lain pengemudi ojek online, ojek pangkalan, hingga petani.
Effendi menilai perlindungan itu penting karena pekerja rentan menghadapi risiko pekerjaan cukup tinggi. Penghasilan mereka menjadi tumpuan keluarga.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cover dari sana. Ini bentuk perlindungan yang penting bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Pemkot Cirebon akan memetakan kebutuhan perlindungan pekerja rentan di tingkat daerah. Langkah itu agar program benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Infrastruktur Diminta Serap 7–9 Persen APBD
Di sektor infrastruktur, rakor mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran sekitar 7 hingga 9 persen dari APBD. Pembangunan infrastruktur dinilai tidak sekadar soal fisik, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi warga.
Infrastruktur yang memadai diharapkan memperlancar mobilitas, mendukung dunia usaha, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Effendi menyoroti keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota atau kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” ungkapnya.
Pemkot Cirebon akan mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pelatihan Matematika Metode Gasing Mulai Digelar
Di bidang pendidikan, Pemkot Cirebon turut serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat. Pelatihan metode Gasing bagi guru matematika jenjang SD hingga SMA mulai dilaksanakan pada Rabu (7/10/2026).
“Mulai hari ini sudah dilaksanakan pelatihan untuk guru matematika, mulai dari SD hingga SMA. Metode Gasing ini merupakan usulan dari Profesor Yohanes Surya,” kata Effendi.
Peningkatan kualitas guru dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki mutu pendidikan di Kota Cirebon. Pelatihan tersebut diharapkan berdampak pada cara siswa memahami pelajaran matematika.
“Guru harus terus meningkatkan kemampuan dan metode pembelajarannya. Harapannya, apa yang didapat dari pelatihan ini bisa diterapkan di sekolah dan membuat pembelajaran matematika lebih mudah dipahami siswa,” tuturnya.
Kolaborasi Lintas Wilayah Jadi Kunci
Melalui rakor tersebut, Pemkot Cirebon memastikan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya. Effendi menilai persoalan pelayanan dasar membutuhkan kerja bersama karena kebutuhan masyarakat tidak mengenal batas wilayah pemerintahan.
“Yang terpenting, hasil rakor ini harus bisa diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Pemkot Cirebon siap berkolaborasi agar pelayanan kesehatan, perlindungan pekerja, pendidikan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyar[akat],” ujarnya.
