JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan rencana penyaluran gaji PNS dan pensiunan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak lagi sekadar wacana. Usulan itu sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan anggaran pembayarannya disebut telah disetujui. Ferry menyampaikan hal tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu, 14 Oktober 2026.
"Sekarang (tahun ini)," kata Ferry ketika ditanya kapan rencana tersebut mulai berjalan.
Menurut Ferry, proses pengajuan ke Kementerian Keuangan sudah berjalan. Ia menyebut pembayaran akan siap dilakukan.
"Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan," ujarnya.
Koperasi Jadi Alternatif, Bukan Pengganti Bank
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menjelaskan bahwa penyaluran gaji dan pensiun ASN melalui KDKMP bukan dimaksudkan untuk menggeser peran Bank Pembangunan Daerah (BPD). Koperasi disiapkan menjadi pilihan tambahan bagi ASN untuk menerima gaji maupun pensiun.
Dengan skema itu, pegawai memiliki alternatif layanan. Koperasi pun mendapat peluang mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan.
Selama ini perbankan menjadi jalur utama pembayaran penghasilan aparatur negara. Rencana ini membuka jalur baru di tingkat desa dan kelurahan.
Siapkan Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia dan BRIlink
Untuk mendukung rencana tersebut, setiap KDKMP nantinya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRIlink, serta penyedia layanan lainnya. Kerja sama itu dinilai penting karena menyalurkan gaji bukan sekadar memindahkan uang antar rekening.
Ada urusan jaringan layanan, keamanan transaksi, pencatatan, hingga kemudahan akses bagi penerima. Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia yang sangat besar membuat kesiapan layanan menjadi faktor penentu.
Jika koperasi mampu menyediakan layanan yang andal, peluang ekonomi di tingkat lokal bisa ikut berkembang.
Pro dan Kontra soal Peran Bank Daerah
Ferry sebelumnya mengungkapkan rencana ini dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional SI ke-42 di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Saat itu ia menyebut Kementerian Keuangan akan memastikan koperasi dapat menjadi unit layanan untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun.
Gagasan tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Salah satu perhatian publik adalah kemungkinan perubahan peran bank, khususnya BPD, dalam layanan pembayaran gaji aparatur negara.
Kementerian Koperasi menegaskan kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan lembaga keuangan yang sudah ada.
"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujar Ahmad Zabadi.
Ukuran Keberhasilan: Gaji Masuk Tepat Waktu
Keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari berapa banyak koperasi yang ditunjuk sebagai penyalur gaji. Yang lebih penting adalah apakah layanan itu benar-benar memudahkan PNS dan pensiunan.
Apakah transaksi berjalan lancar, apakah uang dapat diterima tepat waktu, dan apakah koperasi mampu menjaga keamanan serta kepercayaan anggotanya. Bagi pegawai yang menunggu gaji setiap bulan, yang paling penting bukan siapa yang menyalurkan.
Yang penting, gaji masuk tepat waktu, aman, dan mudah diakses.
