BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa tantangan paling berat selama hampir satu tahun memimpin provinsi tersebut bukanlah pembangunan fisik, melainkan perubahan perilaku masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, knalpot non-standar, serta penyerahan barang bukti kendaraan bermotor di Mapolda Jabar, Rabu (18/2/2026).
Dedi menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas meningkatnya respons cepat dalam menangani berbagai tindak kriminal. Ia menilai, dalam hampir setahun kepemimpinannya, telah terjadi perubahan signifikan pada perilaku publik serta ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran hukum. Beberapa kasus pembunuhan, misalnya, berhasil diungkap dalam waktu singkat. Penanganan premanisme dan geng motor pun dinilai semakin tegas dan sigap.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Jawa Barat atas dukungan terhadap kebijakan pemerintah provinsi, termasuk kebijakan yang sempat menuai perdebatan. Apresiasi turut diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terutama terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan Agung RI di Bandung Barat yang dinilai akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa membangun jalan, sekolah, maupun irigasi bukanlah perkara tersulit selama tersedia anggaran. Menurutnya, tantangan sesungguhnya adalah membentuk pola pikir dan perilaku sosial masyarakat Jawa Barat yang dinilai sangat terbuka, mudah menerima informasi, serta cepat bereaksi terhadap berbagai isu.
Ia juga menyinggung karakter sosial seperti kuatnya pluralisme, gaya hidup yang cenderung hedonis, serta prinsip “Kajeun Teuing Tekor Asal Kasohor” yang dapat memengaruhi perilaku sosial.
Dedi mengingatkan bahwa tanpa ketegasan pemimpin dalam membatasi perilaku yang merugikan orang lain, Jawa Barat bisa menghadapi risiko serius di masa depan. Ia memperingatkan bahwa dalam 20 tahun ke depan masyarakat bisa kehilangan tanah, rumah, kesempatan kerja, bahkan terjerat utang jika tidak ada pengendalian sosial yang kuat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sosial serta membangun budaya tertib dan disiplin di tengah masyarakat.