JAWA BARAT — Rosan mengungkapkan, arahan untuk memangkas lapisan birokrasi di tubuh BUMN itu disampaikan langsung oleh Prabowo. Langkah ini dinilai krusial karena struktur yang terlalu gemuk kerap memperlambat pengambilan keputusan strategis di perusahaan-perusahaan besar.
“Arahan-arahan beliau, juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Instruksi penyederhanaan ini menandakan adanya dorongan serius dari pemerintah untuk merombak cara kerja BUMN yang selama ini dikenal berbelit. Dengan struktur yang lebih ramping, direksi diharapkan bisa bergerak cepat dalam merespons perubahan pasar dan mengambil keputusan bisnis tanpa harus menunggu persetujuan berlapis.
Selain membahas struktur internal, pertemuan itu juga menjadi ajang bagi Rosan untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. Ia baru saja kembali dari Makkah, Madinah, dan Jeddah untuk mematangkan rencana pembangunan kampung haji bagi jemaah Indonesia.
“Pertama program untuk pengembangan, perencanaan, dan pembangunan kampung haji yang di tanah suci Makkah. Kan kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya, seperti apa, Bapak Presiden minta di-update, kita sudah di-update,” jelas Rosan.
Proyek kampung haji ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan jemaah Indonesia selama berada di tanah suci. Pemilihan arsitek yang telah berjalan menandakan proyek ini mulai memasuki tahap perencanaan desain yang konkret.
Rosan menambahkan, dalam kesempatan tersebut ia juga melaporkan perkembangan program hilirisasi yang tengah berjalan di berbagai sektor. “Beliau juga minta di-update seperti itu, dan yang lainnya, ya, update mengenai progres dari hilirisasi yang sudah, yang sedang berjalan pada saat ini,” pungkasnya.
Serangkaian laporan ini mencerminkan fokus pemerintah pada tiga hal utama: peningkatan layanan ibadah haji, reformasi tata kelola BUMN agar lebih efisien, serta percepatan hilirisasi sebagai fondasi untuk menggenjot nilai tambah ekonomi nasional.