JAWA BARAT — Kebijakan itu bukan muncul tanpa perjuangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sebelumnya penyaluran pupuk bersubsidi saja harus melewati 145 peraturan dan persetujuan 11 kementerian serta lembaga. Kini, setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden, aturan itu dihapus dan diganti satu tanda tangan.
Dampaknya langsung terasa di awal tahun. Kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 diteken pada 29 Desember 2025, sehingga petani yang terdaftar di e-RDKK bisa menebus pupuk tepat pukul 00.00 WIB pada 1 Januari 2026. Mei lalu, pemerintah bahkan menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen di tengah lonjakan harga pupuk dunia, dengan akses yang menjangkau lebih dari 16 juta petani melalui penebusan berbasis KTP.
Kisah Buruh Tani di Sawah Semarang yang Mengubah Aturan
Di tengah derasnya kebijakan makro, ada cerita kecil yang menunjukkan arah perubahan. Jadiyah, seorang buruh tani perempuan di Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sempat tidak percaya ketika seorang pria menghampirinya di petak sawah pada Kamis (6/8/2026). Pria itu bertanya soal upah yang ia terima—Rp50 ribu untuk sehari penuh menanam padi manual—dan mengaku sebagai "ketua penyuluh petani".
Pria itu ternyata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sedang inspeksi mendadak. Dari obrolan santai itu, keputusan besar lahir: satu unit traktor dihadiahkan untuk kelompok tani setempat, dan Amran meminta jajarannya mengubah petunjuk teknis penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) agar buruh tani seperti Jadiyah bisa mengakses bantuan, yang selama ini hanya mengalir ke kelompok tani.
Brigade Pangan dan Mekanisasi untuk Petani Muda
Untuk menekan biaya produksi di hulu, Kementan membentuk Brigade Pangan secara masif sejak Oktober 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024. Program ini menyasar kelompok petani milenial dalam skema Cetak Sawah Rakyat. Setiap brigade—rata-rata berisi 15 anak muda yang mengelola sekitar 200 hektare lahan—dibekali alsintan presisi seperti traktor, rotavator, drone penyemai benih, hingga combine harvester.
"Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern," kata Amran saat membuka pelatihan perdana di Jakarta, 17 April 2025.
Kunci Hilir: Harga Gabah Dikunci, Kecurangan Disisir
Intervensi di hulu tidak akan berarti jika nilai jual di hilir tetap ditekan oknum tengkulak. Sejak 24 Januari 2025, lewat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan Bulog menyerap gabah kering panen dengan skema any quality—tanpa syarat kadar air atau kadar hampa—pada harga Rp6.500 per kilogram. Aturan ini sekaligus mencabut ketentuan rafaksi yang selama ini menjadi celah gudang memotong harga dengan dalih mutu.
Meski kebijakan ini sempat dibingkai media lewat sudut pandang kontroversi—dipicu kasus gudang kelebihan kapasitas atau video viral yang belakangan terklarifikasi—porsi masalah mutu gabah itu sangat kecil dibanding total serapan nasional. Skema ini justru dinilai berhasil melindungi petani dari permainan harga tengkulak. Pada 30 Juli 2026, Amran mengungkap hasil pengawasan Bapanas di Jakarta terkait penyisiran kecurangan di rantai distribusi, memastikan keuntungan tidak hanya menumpuk di tengah.
Dengan stok 5,4 juta ton dan serapan yang terus berjalan, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional terjaga. Namun keberhasilan ini tetap diuji oleh konsistensi pengawasan di lapangan, memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh petani paling bawah—bukan sekadar angka di atas kertas.
