GARUT — Kegiatan reses tersebut melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora. Yudha ingin memastikan kebutuhan masyarakat yang terungkap dalam pertemuan itu dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Intinya, bagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut," kata Yudha.
Salah satu persoalan yang mencuat ialah ketidaksesuaian data kesejahteraan warga dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Menurut Yudha, terdapat warga yang tergolong miskin, tetapi tercatat dalam kelompok desil tinggi sehingga menghadapi persoalan dalam mengakses bantuan iuran jaminan kesehatan.
"Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis," ujarnya.
Ketepatan data berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat ke program bantuan sosial, termasuk jaminan kesehatan. Karena itu, penelusuran dan verifikasi data oleh instansi berwenang diperlukan agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Penanganan kasus warga yang terdampak membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Verifikasi kondisi ekonomi, pembaruan data, serta kepastian mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Langkah itu agar warga memperoleh solusi yang sesuai ketentuan. Tanpa koordinasi lintas instansi, kekeliruan data berisiko berulang dan memutus akses layanan kesehatan bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Kegiatan reses itu menghadirkan sejumlah layanan langsung. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyediakan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani administrasi kependudukan.
Layanan adminduk meliputi pengurusan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembaruan Kartu Keluarga, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan juga dirangkaikan dengan donor darah yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut.
Kehadiran berbagai layanan tersebut memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan administratif dan kesehatan dalam satu lokasi.
Substansi reses tidak berhenti pada penyediaan layanan sesaat. Aspirasi dan persoalan yang terungkap, terutama terkait warga prasejahtera yang terkendala data kepesertaan BPJS PBI, perlu dipastikan tindak lanjutnya oleh instansi terkait.
Dengan begitu, hasil reses diharapkan tidak hanya menjadi forum penyerapan aspirasi, tetapi juga menghasilkan penyelesaian konkret atas persoalan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat Garut.