CIREBON — Pembekalan pendidikan demokrasi di SMKN 1 Kota Cirebon menyasar para pemilih pemula yang duduk di bangku SMK. Ratnawati menilai suara generasi muda memegang peranan krusial bagi masa depan daerah. Karena itu, ia mengingatkan agar pelajar tidak bersikap apatis terhadap isu politik dan kebijakan publik.
Ratnawati memaparkan ukuran keberhasilan pendidikan demokrasi melalui tiga indikator utama. Indikator pertama adalah peningkatan partisipasi masyarakat.
“Keberhasilan kita dalam memberikan pendidikan demokrasi dapat diukur dari tiga indikator utama. Pertama, peningkatan partisipasi masyarakat—yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi, hadir dalam RDP, dan menggunakan hak pilih dalam pemilu daerah,” tegas Hj. Ratnawati.
Indikator kedua terletak pada tingkat literasi politik pelajar dan pemuda. Menurut Ratnawati, peningkatan literasi politik tercermin dari pemahaman generasi muda terhadap fungsi lembaga daerah, Perda, dan APBD.
“Peningkatan literasi politik itu tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap fungsi lembaga daerah, Perda, dan APBD. Dan ketiga, terwujudnya kebijakan inklusif yang benar-benar mencerminkan berbagai kepentingan rakyat,” jelasnya.
Kegiatan di SMKN 1 Cirebon menyasar pelajar SMK yang sebentar lagi masuk kategori pemilih pemula. Ratnawati menyebut kelompok ini perlu mengenal lebih awal cara kerja lembaga daerah dan proses pengambilan kebijakan.
Pemahaman terhadap Perda dan APBD dinilai menjadi bekal dasar agar pelajar tidak mudah terbawa informasi keliru soal politik. Dialog interaktif dipilih sebagai metode pembekalan, bukan ceramah satu arah.
Ratnawati berharap dialog interaktif di SMKN 1 Cirebon mampu mengikis stigma buruk politik di mata generasi Z. Ia juga mendorong pelajar menjadi pemuda yang responsif terhadap isu publik di sekitarnya.
Legislator yang aktif di Komisi 3 DPRD Jabar ini menempatkan pendidikan demokrasi sebagai jalan untuk mendekatkan generasi muda dengan proses politik daerah. Pembekalan serupa dinilai relevan menyusul kebutuhan pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya.