BANDUNG — Kepastian itu disampaikan Erwan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (30/10/2026). Pemerintah provinsi memanfaatkan jeda tiga hari untuk mematangkan materi jawaban sebelum forum paripurna berikutnya.
“Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Ini kan baru penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi, nanti kita dari pihak pemerintah yang akan menjawab dan jawabannya sedang kami siapkan,” ujar Erwan.
Fraksi Gerindra yang membacakan pandangan umum mewakili fraksi-fraksi lain di DPRD Jabar menyoroti langsung struktur anggaran Pemprov Jabar. Poin yang disorot terutama kondisi surplus dalam rancangan APBD 2027.
“Tadi yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra mewakili fraksi-fraksi lain itu terutama menyoroti soal kondisi surplus ya,” beber Erwan.
Draf Ranperda APBD 2027 sendiri telah diserahkan Pemprov Jabar pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (26/10/2026). Dalam pengantar nota keuangan yang dipaparkan Wagub Erwan saat itu, target pendapatan daerah Jabar untuk tahun 2027 dirancang sebesar Rp 29,35 triliun.
Sementara alokasi belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 27,58 triliun. Selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja inilah yang memunculkan catatan surplus dari parlemen daerah.
Erwan menegaskan pihak eksekutif akan menggodok materi jawaban secara matang selama jeda waktu yang tersedia. Seluruh pertanyaan dan masukan dari para wakil rakyat ditargetkan terjawab dengan detail.
“Itu nanti akan kita jawab secara formal di rapat paripurna berikutnya. Saya akan pelajari dan matangkan dulu berkas jawabannya,” pungkas Erwan.
Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi menjadi tahapan wajib sebelum pembahasan tingkat lanjut Ranperda APBD 2027. Setelahnya, DPRD Jabar dan Pemprov akan masuk ke pembahasan alat kelengkapan dewan sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.