KOTA BOGOR — HMI Cabang Kota Bogor menilai Program Makan Bergizi Gratis punya peluang dampak yang lebih luas dari sekadar pemenuhan gizi. Organisasi mahasiswa itu mendorong agar manfaat ekonomi program ikut menjangkau petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja dalam rantai pasok pangan di daerah.
Dukungan itu disertai sejumlah catatan. HMI meminta pengadaan berjalan transparan, pengawasan diperketat, dan pelaku usaha lokal mendapat ruang berpartisipasi.
Petani dan UMKM Diminta Jadi Pemasok Utama
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor Moeltazam menilai manfaat ekonomi MBG bisa dirasakan langsung bila kebutuhan pangan dipasok dari potensi dan sumber daya lokal. Petani, pedagang, dan UMKM perlu dilibatkan dalam penyediaan bahan pangan.
"Petani, pedagang, dan UMKM perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam penyediaan bahan pangan," kata Moeltazam.
Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada pelaksanaan program. Arus manfaatnya ikut menjangkau masyarakat yang terlibat dalam proses distribusi.
BGN 2.0 dan Harapan Perbaikan Pengawasan
HMI Kota Bogor juga memberi perhatian pada transformasi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) lewat konsep BGN 2.0 di bawah kepemimpinan Sudaryono. Transformasi itu diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan dan memperketat sistem pengawasan.
Harapan berikutnya, pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Moeltazam menegaskan perubahan tata kelola tidak cukup hanya disampaikan melalui konsep atau kebijakan.
Dukungan Bersyarat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Posisi HMI Kota Bogor menempatkan MBG sebagai program yang layak didukung sekaligus diawasi. Pemenuhan gizi menjadi tujuan utama, sementara keterlibatan petani dan UMKM dinilai sebagai jalur agar manfaat program menyebar ke ekonomi warga.
Tata kelola pengadaan menjadi titik krusial yang disorot. Transparansi anggaran dan pengawasan ketat disebut sebagai syarat agar program tidak berhenti pada seremonial distribusi makanan.
