BANDUNG — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat sebesar 6,67 persen menjadi salah satu alasan Polri mengambil peran langsung dalam persoalan ketenagakerjaan. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang tercatat 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang pada Agustus 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Kapolri menilai kesenjangan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan fondasi ketenangan keluarga yang berujung pada stabilitas keamanan.
"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat," kata Suyudi.
Uji Kompetensi Satpam Jadi Langkah Awal di Jawa Barat
Implementasi pertama Poliran di Jawa Barat diarahkan pada uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi bagi profesi Satuan Pengamanan. Langkah itu dipilih karena sektor jasa keamanan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan permintaannya terus berjalan.
Sertifikasi dinilai Kapolri sebagai instrumen kunci untuk memperbesar peluang pencari kerja masuk ke dunia industri. Kebutuhan perusahaan terhadap pekerja dengan kualifikasi sesuai standar membuat kompetensi menjadi penentu, bukan lagi nilai tambah.
Selain sertifikasi, Polri menyiapkan penguatan sistem pendataan pencari kerja. Database tenaga kerja terintegrasi akan dihubungkan dengan balai latihan kerja dan dunia usaha agar proses pemetaan kebutuhan, pelatihan, hingga penyaluran berjalan lebih presisi.
Dari Pengalaman Kapolda Banten ke Kebijakan Nasional
Program Poliran bukan kebijakan yang lahir tanpa dasar. Suyudi menyebut gagasan ini berkembang dari pengalaman memperkuat jaringan pelatihan kerja saat menjabat Kapolda Banten.
Pola yang dinilai berhasil di wilayah itu kemudian diangkat menjadi kebijakan nasional. Pendekatannya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga tidak diseragamkan begitu saja.
Di Jawa Barat, peluncuran program melibatkan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Keterlibatan asosiasi membuka jalur langsung antara peserta pelatihan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga bersertifikat.
Kapolri Minta Jajarannya Ukur Dampak, Bukan Sekadar Seremoni
Suyudi memberi peringatan tegas kepada seluruh jajaran kepolisian agar program tidak berhenti pada acara peluncuran. Ia meminta dampak Poliran terhadap stabilitas kamtibmas diukur secara berkala di tiap wilayah.
"Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah," ujarnya.
Melalui Poliran, Polri berharap keterlibatan kepolisian dalam penyerapan tenaga kerja mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang membaik, pada gilirannya, menjadi penopang kondisi kamtibmas yang lebih kondusif di Jawa Barat.
