BOJONGGEDE — Kedatangan tim Monev Ketapang Mas Provinsi Jawa Barat disambut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor, Helmiah Ade Ruhandi. Warningsih, yang juga menjabat Ketua Pokja III TP PKK Provinsi Jawa Barat, memimpin langsung peninjauan di desa tersebut.
Pemilihan Desa Bojonggede sebagai lokasi pertama menandai dimulainya rangkaian evaluasi program ketahanan pangan berbasis masyarakat di tingkat provinsi sepanjang 2026. Kabupaten Bogor mendapat kepercayaan menjadi daerah pembuka.
Mengapa Desa Bojonggede Dipilih Lebih Dulu
Helmiah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor. Menurutnya, Desa Bojonggede dipercaya mewakili pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan penguatan pangan di tingkat keluarga.
Agenda monitoring dan evaluasi, kata Helmiah, tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pemeriksaan terhadap program yang telah berjalan. Kunjungan itu menjadi kesempatan memperoleh pembinaan, melakukan evaluasi, serta berkonsultasi demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK.
"Bagi kami, kehadiran Ibu beserta rombongan bukanlah semata-mata sebagai ajang pemeriksaan, melainkan menjadi wadah pembinaan, evaluasi, dan konsultasi yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program PKK, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan keluarga," ujar Helmiah, Jumat 13 November 2026.
Capaian dan Hambatan Program PKK Ikut Dipetakan
Melalui proses monitoring dan evaluasi, TP PKK Kabupaten Bogor dapat melihat langsung perkembangan serta hasil program kerja yang selama ini dijalankan. Kegiatan tersebut tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga membantu mengidentifikasi kekurangan dan hambatan yang masih dihadapi di lapangan.
Ketapang Mas sendiri merupakan program ketahanan pangan berbasis masyarakat yang dijalankan melalui pemberdayaan warga. Program ini menempatkan keluarga sebagai unit utama penguatan pangan, dengan pendampingan dari kader PKK di tingkat desa dan kecamatan.
Hasil monev di Desa Bojonggede akan menjadi bahan pembinaan bagi pelaksanaan program di daerah lain. Rangkaian evaluasi tingkat provinsi diperkirakan berlanjut ke sejumlah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat sepanjang periode yang sama.
