Pencarian

DPRD Jabar Minta Pemprov Tunda Fitur "Angkut ODGJ" di Sapawarga, Soroti Anggaran hingga Panti Penuh

Sabtu, 14 November 2026 • 19:45:31 WIB
DPRD Jabar Minta Pemprov Tunda Fitur
Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana, menyampaikan permintaan penundaan fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga dalam siaran pers di Bandung.

BANDUNG — Permintaan itu disampaikan Maulana dalam siaran persnya, Sabtu, menanggapi peluncuran fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga. Menurut dia, kehadiran inovasi berbasis aplikasi digital kerap membuat pemangku kebijakan merasa puas diri seolah masalah sosial telah tuntas seketika.

Padahal, pemanfaatan perangkat lunak digital hanya sarana perantara. Maulana mengingatkan perlunya kejelasan mekanisme tindak lanjut di lapangan agar program tidak bernasib sama seperti layanan daring yang mangkrak.

Anggaran Operasional Belum Terlihat di Rancangan

Berdasarkan penelusuran terhadap postur rancangan anggaran, Maulana mengungkapkan belum terlihat alokasi dana khusus yang memadai untuk menopang mobilitas penjemputan pasien. Penanganan warga dengan gangguan kejiwaan, katanya, menuntut kepastian pendanaan operasional tim medis di lapangan.

Ketersediaan fasilitas rujukan lanjutan yang memadai juga menjadi sorotan. "Jangan sampai program jemput ODGJ ini hanya menjadi kebijakan dadakan tanpa perencanaan anggaran yang jelas, sehingga berakhir tanpa kepastian di tingkat operasional," ujar Maulana.

Panti Rehabilitasi di Sumedang dan Garut Penuh

Maulana menyoroti kondisi riil infrastruktur panti rehabilitasi sosial milik Pemprov Jabar yang mengalami kelebihan kapasitas. "Fasilitas penampungan sosial di Kabupaten Sumedang, ruangnya sudah penuh. Panti yang di Garut pun sama, sudah penuh dan tidak layak huni," ucapnya.

Persoalan sumber daya manusia juga menjadi catatan. Rasio tenaga pendamping dengan pasien dinilai sangat timpang. "Satu orang perawat harus mengurus 10 hingga 13 pasien sekaligus," kata Maulana.

DPRD Desak Skema Eksekusi Terukur

DPRD Jabar mendesak setiap kebijakan publik yang diluncurkan dibarengi ketersediaan instrumen anggaran dan skema eksekusi yang terukur. Maulana menilai fitur "Angkut ODGJ" perlu dipastikan tidak berhenti di level aplikasi tanpa dukungan tim medis dan fasilitas rujukan.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Jabar soal respons atas permintaan legislatif tersebut. Peluncuran fitur "Angkut ODGJ" di aplikasi Sapawarga sendiri menjadi sorotan karena menyangkut penanganan warga dengan gangguan jiwa di lapangan.

Follow bumipasundan.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: jabar.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks