BANDUNG — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji ulang rencana sayembara penangkapan begal yang diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi. Pigai menilai penyerahan fungsi penegakan hukum kepada warga sipil tanpa pembekalan taktis sangat berisiko dan melanggar etika.
Pigai menyampaikan kekhawatirannya di Hotel Papandayan, Bandung, pada Selasa (18/3). Ia menegaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki pelatihan penangkapan berpotensi menggunakan kekerasan berlebihan saat berhadapan dengan pelaku kejahatan.
"Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong, ya? Berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Tidak etis," kata Pigai.
Menteri HAM menegaskan bahwa sayembara semacam ini hanya boleh dianggap sebagai candaan. Ia mengkhawatirkan keselamatan publik jika program tersebut benar-benar dijalankan secara resmi oleh pemerintah daerah.
"Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan enggak apa-apa. Guyonan aja. Tetapi kalau serius tidak boleh, itu bahaya," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara melalui akun Instagram pribadinya. Hadiah diberikan bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, atau perampok, kemudian menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup.
"Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta," kata Dedi.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk meningkatkan patroli malam di titik rawan. Ia meminta mobil patroli tetap bersiaga setiap malam dengan lampu peringatan menyala serta menyiagakan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran di lokasi strategis guna mengantisipasi gangguan keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan Menteri HAM tersebut.