SUKABUMI — PWI Jawa Barat buka suara soal viralnya aksi oknum mengaku wartawan yang mengamuk dan meminta uang di lingkungan SDN Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi. Sikap tegas itu disampaikan Ketua PWI Jawa Barat Terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, yang langsung meminta kasus ini diusut tuntas secara profesional.
Menurut Tantan, perilaku oknum tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang jurnalis. Ia bahkan menilai tindakan itu layak diproses secara hukum jika terbukti melanggar pidana.
Video aksi seorang pria yang mengaku wartawan tengah mengamuk di SDN Sukaraja 2 beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang viral, pria tersebut terlihat emosi dan diduga melakukan pemalakan terhadap pihak sekolah.
Peristiwa ini sontak menuai kecaman dari berbagai kalangan, terutama insan pers di Jawa Barat. Mereka menilai ulah oknum tersebut tidak hanya meresahkan, tetapi juga merusak citra wartawan yang bekerja sesuai kode etik.
Tantan Sulthon Bukhawan menegaskan bahwa insan pers terikat ketat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers, lanjutnya, bukan lisensi untuk berbuat seenaknya di lapangan.
"Kalau menggunakan identitas wartawan untuk mengintimidasi, mengancam, memaksa, atau melakukan kekerasan, itu bukan kegiatan jurnalistik. Jangan berlindung di balik profesi wartawan untuk tindakan melanggar hukum," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kartu pers atau identitas media bukanlah kartu sakti yang membuat seseorang kebal hukum. Jika ada persoalan di lapangan, mekanisme yang ada adalah hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers.
PWI Jabar mengkhawatirkan aksi pemalakan ini berdampak negatif pada citra wartawan lain yang bekerja jujur dan berintegritas. Karena itu, organisasi ini mendukung penuh aparat untuk mengusut dugaan pelanggaran pidana oknum tersebut.
"Jangan sampai profesi wartawan dijadikan tameng. UU Pers bukan kartu bebas hukum. Kalau ada dugaan tindak pidana, ya harus diproses hukum yang berlaku," tutur Tantan.
"Pesannya jelas, wartawan bukan preman, kartu pers bukan kartu bebas hukum, dan kebebasan pers bukan izin untuk melakukan intimidasi," pungkasnya.