BANDUNG — Raperda Rumah Susun menjadi satu dari empat rancangan peraturan daerah yang diusulkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Pansus 20 yang membahasnya dipimpin H. Sutaya sebagai ketua dan H. Deni Nursani sebagai wakil ketua, bersama delapan anggota, termasuk Asep Robin.
Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, menyebut penyusunan regulasi ini sebagai langkah penting untuk menghadirkan aturan yang lebih baik dalam penyelenggaraan hunian vertikal. Menurutnya, rumah susun layak dipertimbangkan sebagai alternatif tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk perkotaan.
"Kota Bandung memiliki keterbatasan lahan, sementara kebutuhan hunian terus meningkat. Karena itu, rumah susun menjadi salah satu solusi yang perlu dipersiapkan dengan regulasi yang jelas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," ujar Asep.
Asep menyoroti sejumlah ketentuan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun. Pertama, pengembang rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun, sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dimungkinkan bagi WNA yang memenuhi persyaratan izin tinggal dan ketentuan hukum, termasuk status hak atas tanah tempat bangunan berdiri. Ketiga, dalam proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tingkat keterbangunan fisik rumah susun harus memenuhi ketentuan minimal 20 persen sesuai regulasi terkait.
Berbagai aspek tersebut dinilai perlu diperhatikan agar penyelenggaraan rumah susun berjalan sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.
Sebagai bagian dari penjaringan aspirasi, Pansus 20 telah mengundang perwakilan penghuni rumah susun di kawasan Cingised dan Rancacili. Keterlibatan warga dinilai penting agar regulasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi penghuni.
Masukan masyarakat dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan, terutama terkait kenyamanan, keamanan, ketertiban, serta penataan lingkungan rumah susun. Asep menegaskan pentingnya melibatkan penghuni dalam proses pembahasan agar aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka menjadi bagian dari kebijakan yang dirumuskan.
Penyelenggaraan rumah susun diharapkan mampu mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pembangunan hunian vertikal dinilai tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi harus disertai pengelolaan yang baik agar tercipta lingkungan yang aman, harmonis, terpadu, dan berkelanjutan.
Melalui Perda Rumah Susun, pengelolaan hunian vertikal di Kota Bandung diharapkan semakin tertib, dengan lingkungan yang sehat dan fasilitas yang menunjang kehidupan penghuninya. Regulasi ini juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau.