BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan evaluasi besar-besaran terhadap angkutan kota dan antarkota di Jawa Barat segera dilakukan. Armada tua yang dinilai tak lagi layak jalan akan ditertibkan, namun pemerintah tidak berhenti di situ.
Sopir Bisa Jadi Pemilik Armada Tanpa Uang Muka
Alih-alih sekadar merazia, Pemprov Jabar menyiapkan skema pembiayaan khusus. KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang program kepemilikan kendaraan tanpa uang muka (DP) yang menyasar para sopir angkot.
"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh," ujar KDM di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, jika sopir sekaligus menjadi pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya sendiri, tingkat kedisiplinan akan jauh lebih tinggi dibandingkan sistem setoran. Peremajaan ini akan diarahkan pada kendaraan ramah lingkungan berbasis electric vehicle (EV) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Bandara Husein Sastranegara Kembali Melayani Penerbangan
Di sektor udara, kabar yang ditunggu warga Bandung akhirnya tiba. Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan beroperasi kembali mulai Agustus 2026 untuk melayani rute domestik. Pemprov Jabar juga mendorong pembukaan kembali penerbangan internasional guna memperkuat pariwisata dan ekonomi daerah.
KDM meminta Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sektor investasi dan pariwisata bisa tumbuh seiring operasional bandara. Terkait pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, ia menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," pungkas KDM.
Infrastruktur Kota Harus Ikut Berbenah
KDM menekankan bahwa transportasi modern tidak cukup hanya dengan kendaraan baru. Perilaku masyarakat dan kualitas infrastruktur perkotaan harus berubah secara bersamaan. Trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan, pengelolaan sampah, serta sistem keamanan terpadu dinilai menjadi syarat mutlak agar mobilitas tinggi bisa terlayani dengan baik.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.
