INDRAMAYU — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, mengungkapkan bahwa aspirasi dari tenaga kesehatan (nakes) dan manajemen rumah sakit di RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin kompak menginginkan kelanjutan program UHC. Meski saat ini program tersebut tidak lagi masuk daftar prioritas pembiayaan daerah, manfaatnya dinilai sangat besar bagi akses layanan kesehatan warga.
“Kami ingin memastikan pendapat para nakes terkait program UHC ini, apakah masih perlu dilanjutkan atau tidak. Ternyata manfaat program UHC sangat banyak,” kata Imron dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Harapan Nakes di Tengah Ketidakpastian Anggaran
Imron menjelaskan, hasil komunikasi langsung dengan pihak rumah sakit menunjukkan kekhawatiran akan terhentinya layanan jika kepesertaan BPJS PBI Pemda dicabut. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi DPRD untuk dibawa ke pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
“Semua orang, termasuk nakes dan manajemen rumah sakit, masih berharap BPJS PBI Pemda tetap berjalan,” ujarnya.
Bukan Lagi Prioritas, Berapa yang Terdampak?
Meski demikian, Imron mengakui keberlanjutan program ini bergantung penuh pada kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut program UHC kini bukan lagi prioritas, namun berharap jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan tidak terlalu banyak.
“Meskipun dengan status bukan lagi prioritas karena keterbatasan anggaran, kalaupun nonprioritas, mudah-mudahan yang dinonaktifkan tidak terlalu banyak,” tutur Imron.
Upaya DPRD Mencari Jalan Keluar ke Pemerintah Pusat
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu tidak tinggal diam. Imron menyebut pihaknya telah menyampaikan kondisi faktual program UHC kepada Kementerian Sosial dan mendorong Bupati Indramayu untuk berkoordinasi langsung dengan jajaran kementerian terkait.
Langkah ini ditempuh untuk mencari skema pembiayaan tambahan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, DPRD masih menunggu perkembangan terbaru dari upaya koordinasi tersebut.
“Sampai hari ini kami belum mendapatkan hasilnya seperti apa. Jadi masih menunggu,” kata Imron.
Komisi II memastikan persoalan UHC akan terus diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran. DPRD berharap program yang menyentuh langsung hajat hidup warga ini tetap berjalan pada 2026 dan seterusnya.
“Kami akan terus memperjuangkan agar program UHC ini di tahun 2026 dan seterusnya mudah-mudahan tetap berjalan,” pungkasnya.
