JAWA BARAT — Desakan itu disampaikan Tito dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Senin (7/9). Dia menyoroti realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah yang masih lambat meski surat edaran teknis telah diterbitkan Kemendagri.
"Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini," ujar Tito di hadapan para kepala daerah.
Percepatan Realisasi dan Mekanisme Pengadaan Langsung
Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda memakai mekanisme pengadaan langsung di masa darurat. Kebijakan ini diambil agar dana tidak tersendat birokrasi dan cepat menyentuh warga di pelosok.
"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," kata Tito.
Untuk memastikan percepatan di lapangan, Kemendagri menerjunkan tim asistensi ke daerah-daerah terdampak. Tim ini bertugas mendampingi pemda dalam proses administrasi hingga eksekusi anggaran.
Infrastruktur Pulih, Fokus Bergeser ke Logistik dan Pendataan
Tito menilai kondisi infrastruktur dasar NTT relatif telah berfungsi kembali, meliputi listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Kondisi ini mempermudah mobilitas orang dan barang dibandingkan penanganan bencana di Sumatra.
Kendati demikian, perhatian kini diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan bangunan rusak—rumah dan fasilitas umum—sebagai acuan BNPB menyalurkan bantuan.
"Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB," jelasnya.
11.000 Dokumen Kependudukan Terbit, Koordinasi dengan BPN dan Polri
Di luar infrastruktur, Kemendagri memastikan layanan administratif warga terdampak berjalan. Ditjen Dukcapil telah menerbitkan 11.000 dokumen kependudukan pengganti bagi warga yang dokumennya rusak atau hilang akibat gempa.
"Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak)," kata Tito.
Koordinasi lintas lembaga juga dilakukan untuk pemulihan dokumen lainnya. Tito berkomunikasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait penerbitan kembali sertifikat tanah, serta dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk akselerasi pembuatan SIM, STNK, dan BPKB yang hilang.
