BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung membidik kawasan Bandung Selatan sebagai prioritas penanganan banjir karena dinilai jadi titik paling rawan genangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan bahwa persoalan di wilayah selatan Jalan Soekarno-Hatta punya karakter berbeda antara sisi timur dan barat, dengan garis pembelah di kawasan Buahbatu.
Kebutuhan pembiayaan untuk menuntaskan permasalahan di kawasan timur saja ditaksir mencapai Rp800 miliar. Angka itu muncul dari kalkulasi awal sebelum desain teknis dikonsultasikan ke pemerintah pusat.
Mengapa Kawasan Timur Butuh Kolam Retensi Raksasa
Farhan menyebut pendekatan lama yang menjadikan kawasan timur sebagai "tol air" dengan memperbesar saluran drainase justru menimbulkan masalah baru. Air yang cepat terbuang ke selatan membuat wilayah kabupaten tetangga kebanjiran.
"Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran," ujar Farhan di Mapolrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Sebagai kompensasi, kapasitas saluran yang mengarah ke selatan diperkecil. Kebijakan itu kemudian memicu air tertahan dan genangan di sejumlah titik dalam kota.
Pemkot Bandung kini mengarahkan solusi pada pembangunan kolam retensi besar di kawasan timur. Kolam tersebut berfungsi menampung debit air limpasan sebelum dipompa kembali secara terukur.
"Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur," tegasnya.
Jalur Soekarno-Hatta Kini Penuh Bangunan Beton
Farhan mengingatkan bahwa sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta secara historis merupakan area resapan dan penampungan air alami. Deru pembangunan mengubah kawasan itu menjadi deretan bangunan beton.
"Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya," ulasnya.
Konsekuensinya, sistem mitigasi banjir menuntut rekayasa teknik yang rumit dan terintegrasi. Farhan menyebut kebutuhan engineering itulah yang membuat anggaran membengkak.
"Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar," beber Farhan.
Bappenas Jadi Pintu Masuk Legitimasi Desain Teknis
Rencana besar ini akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat melalui Bappenas untuk memperoleh legitimasi desain teknis. Jika restu dikantongi, skema pembiayaan ditempuh lewat kolaborasi pendanaan pusat serta sumber anggaran strategis lain.
Kawasan timur membentang dari Buahbatu hingga Cibiru. Wilayah itu menjadi fokus pertama karena dinilai paling mengganggu aktivitas harian warga.
Bandung Selatan Barat Menunggu Meja Koordinasi Gubernur
Tantangan di Bandung Selatan bagian barat jauh lebih pelik karena menyangkut yurisdiksi lintas wilayah. Sektor ini meliputi Buahbatu, Moh. Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi yang beririsan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Kondisi administratif yang tumpang tindih membuat Pemkot Bandung tidak bisa bekerja sendirian. Farhan menunggu Gubernur Jawa Barat mempertemukan ketiga kepala daerah untuk mencari solusi bersama.
"Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi, terutama di Cimindi, saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama," tegasnya.
Pemkot Bandung mendorong penyelesaian masalah berpijak pada kerangka solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Pola itu disebut mirip dengan penanganan sampah yang tengah digodok saat ini.
"Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah," imbuhnya.
Bandung Utara Jadi Contoh Sinergi Lintas Daerah
Farhan menilai sinergi antardaerah di ring luar Kota Bandung sudah menjadi keniscayaan. Ia menganalogikannya dengan penanganan kawasan Bandung Utara yang melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Cimahi.
"Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama," pungkasnya.
Dengan kompleksitas lintas batas tersebut, Pemkot Bandung berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera turun tangan memfasilitasi meja koordinasi bersama. Banjir dinilai tidak mengenal batas wilayah administratif.
"Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi," tuturnya.
