BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan skema penanganan banjir menyeluruh untuk kawasan Bandung Selatan, dengan fokus utama pada wilayah di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut kebutuhan pembiayaan untuk penanganan kawasan timur saja diperkirakan mencapai Rp 800 miliar. Angka itu muncul dari perhitungan awal Pemkot sebelum desain teknis dikonfirmasi ke pemerintah pusat.
Farhan membagi persoalan banjir Bandung Selatan menjadi dua bagian dengan garis tengah di Buahbatu. Kawasan timur membentang dari Buahbatu hingga Cibiru, sementara kawasan barat mencakup Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi yang bersinggungan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Mengapa Konsep Tol Air Ditinggalkan
Sebelumnya, Pemkot Bandung sempat mengusung konsep menjadikan kawasan timur sebagai tol air dengan memperbesar saluran agar aliran cepat menuju selatan. Skema itu ditinggalkan karena justru memindahkan banjir ke wilayah kabupaten.
"Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran," kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat 2 Oktober 2026.
Kapasitas saluran menuju selatan kemudian diperkecil. Aliran air kembali tertahan dan memicu genangan di sejumlah titik Kota Bandung. Kondisi itu yang mendorong Pemkot beralih ke pendekatan penampungan air di hulu.
Kolam Retensi Besar di Kawasan Timur Jadi Solusi
Pemkot Bandung kini mengarahkan solusi pada pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur. Kolam itu berfungsi menampung limpasan air sebelum dipompa kembali ke saluran utama.
"Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur," jelas Farhan.
Farhan menyoroti perubahan tata guna lahan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Kawasan yang dulu berfungsi sebagai area penampungan air kini hampir seluruhnya berdiri bangunan.
"Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya," ujarnya.
Pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut, menurut Farhan, menuntut rekayasa teknis kompleks. Karena itu kebutuhan anggarannya tidak sedikit.
"Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp 800 miliar," jelasnya.
Desain Akan Dikonfirmasi ke Bappenas
Pemkot Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan banjir tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain disetujui, pembiayaan akan dicari lewat kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Untuk kawasan barat, Farhan menilai penanganan tidak bisa dilakukan Pemkot Bandung sendirian. Wilayah itu bersinggungan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, terutama di Cimindi.
"Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama," ungkapnya.
Solusi Aglomerasi Bandung Raya Diperlukan
Farhan menyebut pendekatan yang dibutuhkan adalah solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Penanganan tidak boleh berhenti pada batas administratif masing-masing daerah.
"Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah," katanya.
Ia mencontohkan penanganan persoalan Bandung Utara yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Cimahi. Keterlibatan daerah sekitar Kota Bandung, menurut Farhan, tidak terhindarkan.
"Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama," ungkapnya.
Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir yang melintasi batas wilayah bisa ditangani bersama.
"Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi," tuturnya.
