BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebiasaan berutang untuk memenuhi tuntutan sosial masih jadi persoalan utama warga. Banyak orang memaksakan pengeluaran demi hajatan atau gengsi, meski harus meminjam uang.
Karena itu, ia meminta seluruh warga Jawa Barat memperbaiki cara mengelola pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Peringatan itu ia sampaikan di hadapan peserta puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di TSM Mall Bandung, Kamis (29/10/2026).
Peringatan KDM: Jabar Jangan Juara Pinjol dan Judol
Dedi yang akrab disapa KDM menyebut dua risiko yang harus dihindari warga Jabar. Ia tidak ingin provinsi ini menempati peringkat pertama dalam praktik pinjaman online maupun judi online di Indonesia.
"Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia," tegas KDM.
Seruan itu ia sampaikan sebagai alarm, bukan sekadar imbauan seremonial. KDM menilai literasi keuangan warga perlu dinaikkan agar tidak mudah tergoda pinjaman berbunga tinggi dan judi daring.
Gengsi dan Hajatan Jadi Pintu Masuk Utang
Menurut KDM, salah satu pemicu utang konsumtif adalah keinginan tampil sesuai tuntutan sosial. Warga kerap memaksakan pengeluaran untuk menggelar hajatan meski harus meminjam uang.
Pola itu, kata dia, membuat rumah tangga rentan terjerat pinjol. Beban cicilan menumpuk sementara pendapatan tidak bertambah.
KDM meminta warga lebih bijak memisahkan kebutuhan dan keinginan. Pengelolaan keuangan yang sehat dinilai jadi benteng paling awal melawan jeratan pinjol dan judol.
FinExpo 2026 Jadi Ajang Literasi Keuangan Warga
Puncak BIK FinExpo 2026 di Bandung menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal produk dan layanan keuangan resmi. Ajang ini digelar untuk mendorong inklusi keuangan di Jawa Barat.
Kehadiran KDM di acara tersebut membawa pesan tegas soal risiko finansial. Warga diharapkan memanfaatkan layanan keuangan yang legal dan terdaftar, bukan platform pinjol atau judol ilegal.
Pemprov Jawa Barat belum merinci langkah lanjutan setelah peringatan tersebut. Namun seruan KDM menjadi penanda bahwa persoalan judol dan pinjol masih jadi perhatian pemerintah provinsi.
