JAWA BARAT — Pemerintah menyiapkan lahan terdegradasi seluas 9,7 juta hektare sebagai calon lokasi pengembangan perkebunan tebu nasional. Langkah tersebut ditempuh untuk menaikkan produksi gula dalam negeri sekaligus menopang program swasembada energi. Pemerintah berjanji perluasan kebun tebu tidak akan menyentuh hutan alam.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah sedang mengevaluasi lahan rusak tersebut untuk menentukan lokasi yang layak ditanami tebu. Menurut Hanif, angka 9,7 juta hektare itu diperoleh dari rapat bersama World Resources Institute (WRI).
"Di Tanah Air kita ada lahan degradasi yang kemarin sore kami rapatkan dengan WRI dan luasannya sekitar 9,7 hektare," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).
Pemerintah menyaring calon lokasi dengan mengeluarkan hamparan yang luasnya di bawah 100 hektare. Alasannya, lahan sekecil itu dinilai sulit dikelola secara efisien. Pemetaan dan analisis terperinci juga masih diperlukan sebelum lokasi final ditetapkan.
Hutan Alam di Luar Rencana Perluasan
Hanif menegaskan perluasan kebun tebu tidak boleh menempuh jalan konversi hutan alam. Arahan itu, katanya, datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna.
"Bapak Presiden (Prabowo) arahnya tegas, kemarin di sidang kabinet paripurna meminta kita semua untuk tidak menyentuh-nyentuh hutan alam. Jadi perintah beliau tegas tidak ada hutan alam lagi yang dikonversi," jelasnya.
Pemerintah juga memandang tebu punya karakter budidaya yang berbeda dari kelapa sawit. Karena itu, pengembangan komoditas ini memerlukan perencanaan khusus, mulai dari pemilihan lahan hingga tata kelola panen.
560 Ribu Hektare Kebun Eksisting, Produksi 3 Juta Ton
Saat ini pemerintah mencatat sekitar 560 ribu hektare tanaman tebu dengan produksi rata-rata hampir 3 juta ton per tahun. Volume itu cukup untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga, tetapi belum menutup kebutuhan industri yang selama ini dipenuhi lewat impor.
Selain menambah luas tanam, pemerintah menyiapkan jalur peningkatan produktivitas dan rendemen. Produktivitas tebu kini berada di kisaran 65 hingga 70 ton per hektare dan ditargetkan naik 10 hingga 20 ton per hektare.
Bagi pelaku industri gula, dua jalur ini menentukan daya tarik investasi. Penambahan lahan memberi skala, sementara kenaikan rendemen menekan biaya bahan baku per ton gula yang dihasilkan.
Ujian Realisasi di Lapangan
Rencana pemanfaatan lahan terdegradasi masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pemerintah harus memastikan status lahan tidak bertumpang tindih dengan kawasan hutan, areal konsesi, maupun hak ulayat masyarakat.
Kesiapan infrastruktur juga menjadi penentu. Kebun tebu menuntut akses jalan dan pasokan air yang memadai, sementara lokasi lahan rusak kerap berada di luar jaringan yang sudah terbangun.
Dari sisi hilir, penambahan pasokan tebu mesti dibarengi kapasitas pabrik gula. Tanpa itu, produksi tambahan berisiko tidak terserap tepat waktu dan mutu tebu menurun sebelum digiling.
Pemerintah belum memerinci sebaran lokasi maupun jadwal penetapan lahan. Yang jelas, arah kebijakannya sudah dipatok: memperluas basis tanam tebu tanpa membuka hutan alam baru.
