SUKABUMI — Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) BPKPD Kota Sukabumi Ziad Panji Nurhari menyebut kegiatan lapangan yang dilakukan pihaknya bukan untuk mengenalkan sistem baru kepada wajib pajak. Edukasi tata cara penginputan SSPD, menurut Ziad, sudah diberikan sejak wajib pajak pertama kali terdaftar.
"Jadi kegiatan rutin itu lebih diarahkan sebagai pengingat agar pelaporan dan pembayaran pajak tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan," ucap Ziad, seperti dikutip dari keterangan BPKPD Kota Sukabumi.
Tanggal 1-10 Jadi Rentang Pengingat Setiap Bulan
Pengingat kepada wajib pajak biasanya dilakukan pada pekan pertama setiap bulan, khususnya dalam rentang tanggal 1 hingga 10. Pembayaran yang disetorkan merupakan kewajiban untuk masa pajak bulan sebelumnya.
Ziad meminta wajib pajak tidak menunda kewajiban hingga melewati tenggat waktu yang berlaku. Menurutnya, kegiatan lapangan BPKPD merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi kepatuhan, terutama pada awal bulan.
"Sebetulnya ini kegiatan rutin. Kami mengingatkan wajib pajak untuk segera melakukan penginputan SSPD melalui aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran pajaknya. Jadi lebih kepada pemberitahuan agar kewajiban mereka tidak terlambat," ujar Ziad.
Pemahaman Aplikasi Tak Jadi Kendala, Penundaan Pembayaran Masih Ditemukan
Sejauh ini BPKPD Kota Sukabumi tidak menemukan kendala berarti terkait pemahaman teknis penggunaan aplikasi SSPD. Namun, masih ada sejumlah wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran meskipun sudah mengetahui mekanisme dan batas waktu.
"Kalau pemahaman, sebenarnya mereka sudah paham karena sejak awal pendaftaran sudah diberikan edukasi. Hanya memang masih ada beberapa wajib pajak yang menunda pembayaran melewati tanggal 10. Ini yang terus kami ingatkan agar semuanya lebih tertib," katanya.
Omzet Harus Dilaporkan Sesuai Aktivitas Usaha Sebenarnya
Selain ketepatan waktu, Ziad menekankan pentingnya kejujuran dalam melaporkan omzet usaha. Besaran pajak yang disetorkan harus mencerminkan aktivitas usaha sebenarnya, bukan angka yang disesuaikan agar beban pajak lebih ringan.
Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi masyarakat yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan dan pengembaliannya dilakukan melalui pembangunan serta pelayanan publik.
"Kami mengimbau wajib pajak supaya melaporkan omzet secara jujur dan benar, serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan. Pajak ini merupakan titipan dari masyarakat yang harus dikelola dan dikembalikan melalui pembangunan dan pelayanan publik," pungkasnya.
Kepala BPKPD Kota Sukabumi Sandra Utama Teguh menyampaikan arahan pengingat ini melalui Bidang P3D. Wajib pajak daerah di Kota Sukabumi diharapkan menyelesaikan penginputan SSPD dan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya agar tidak dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
