BANDUNG — Majelis hakim PTUN Bandung membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 yang diterbitkan pada 29 Desember 2025. Putusan perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG pada 22 Juli 2026 itu mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh yang terdiri dari KASBI, FSPMI, FSP-KEP, dan SPN.
Kekalahan pertama tidak membuat pemerintah provinsi berhenti. Gubernur mengajukan banding, tetapi PTTUN Jakarta lewat Putusan Nomor 196/B/2026/PTTUN.JKT pada 14 Oktober 2026 justru menguatkan putusan PTUN Bandung dengan perbaikan pertimbangan hukum. Pembatalan SK UMSK 2026 tetap berdiri.
Mengapa Hakim Membatalkan SK UMSK 2026
Majelis hakim menemukan persoalan dalam proses penetapan UMSK. Terutama terkait perubahan dan pengabaian rekomendasi nilai maupun sektor upah yang sebelumnya disampaikan pemerintah kabupaten dan kota.
Rekomendasi bupati dan wali kota itu seharusnya menjadi rujukan penyusunan SK. Dalam praktiknya, sebagian nilai dan sektor diubah tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan di persidangan.
Baharuddin Simbolon: Menang di PTUN, Menang Lagi di Banding
Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Jawa Barat Baharuddin Simbolon menegaskan perjuangan buruh belum selesai meski pengadilan sudah dua kali memenangkan mereka. Gabungan serikat pekerja telah mengirim surat kepada gubernur untuk meminta penerbitan SK UMSK baru sesuai perintah pengadilan.
"Kita menang di PTUN dan Gubernur kalah, kemudian dia (Gubernur) banding. Tapi dalam banding pun juga Gubernur kalah," kata Baharuddin dalam keterangannya kepada Kantor Berita Buruh, Kamis (5/11/2026).
Ia berharap pemerintah tidak lagi menunda pelaksanaan putusan. Sebab, kepastian hak pekerja di berbagai sektor industri bergantung pada dokumen yang saat ini sudah dibatalkan pengadilan.
Audiensi Awal November dan Komitmen Tak Kasasi
Perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal November 2026. Dalam pertemuan itu, gubernur disebut menyampaikan komitmen mengikuti putusan PTTUN Jakarta.
Pemprov Jawa Barat dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga disebut tidak akan melanjutkan perkara melalui kasasi. Namun penerbitan SK UMSK baru masih menunggu penyelesaian satu perkara lain yang berkaitan dengan gugatan serikat pekerja.
Dari empat gugatan terkait UMSK 2026, tiga di antaranya sudah diputus pengadilan. Satu perkara tersisa menjadi penghambat penerbitan SK baru.
Rapelan Upah: Pertanyaan yang Belum Terjawab
Persoalan lain yang belum mendapat kepastian adalah apakah SK baru nanti berlaku surut atau tidak. Bagi buruh, ini bukan soal teknis administratif, melainkan menyangkut kemungkinan pembayaran kekurangan upah atau rapelan.
Penerbitan SK baru yang mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota menjadi langkah yang dinantikan. Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pembayaran selisih upah bila pemberlakuan keputusan dilakukan secara surut.
Persoalan UMSK tidak berhenti pada dokumen keputusan gubernur. Di baliknya ada penghasilan pekerja yang menjadi sandaran kebutuhan hidup keluarga di sejumlah sektor industri Jawa Barat.
Dengan putusan yang telah diperkuat di tingkat banding, perhatian publik kini tertuju pada langkah Dedi Mulyadi menindaklanjuti keputusan tersebut. Buruh Jawa Barat menunggu agar kemenangan di ruang sidang berujung pada pemenuhan hak upah, kepastian hukum, dan perlindungan kesejahteraan pekerja.
