GARUT — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Jawa Barat tetap aman. Kepastian ini disampaikan setelah tim melakukan pengawasan intensif di berbagai titik pengisian bahan bakar sepanjang pekan ini.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto memimpin langsung pemantauan di Kabupaten Garut, Pangandaran, dan Kota Banjar sejak 30 April hingga 2 Mei 2026. Fokus utama pengawasan menyasar pada ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan kualitas produk yang dijual ke konsumen.
"Kami ingin memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan betul-betul sesuai dengan standar yang telah ditentukan," kata Bambang Hermanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Dalam tinjauan lapangan di Kabupaten Garut, BPH Migas menemukan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Solar. Bambang menegaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, kendaraan layanan umum seperti truk sampah, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran memiliki hak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar. Pengawasan di lapangan membuktikan penggunaan subsidi pada sektor ini telah tepat sasaran.
“Kendaraan operasional tersebut berhak mengisi dengan minyak solar subsidi, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Bambang.
Meski demikian, BPH Migas meminta seluruh pemangku kepentingan memperketat pengawasan distribusi. Selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dinilai masih rawan memicu potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Kondisi pasokan di level distributor juga dipastikan stabil. Sales Branch Manager Retail Garut Pertamina Patra Niaga, Jamal Bachtiar, menyatakan stok BBM di wilayahnya dalam posisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat tanpa kendala berarti.
Pihak Pertamina meminta masyarakat tetap tenang dan melakukan pembelian secara wajar. Stok yang tersedia di Terminal BBM maupun di level SPBU telah diperhitungkan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kami imbau, untuk semua konsumen dan pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, tidak panic buying karena di wilayah Garut stok BBM aman dan tercukupi,” tegas Jamal.
Dukungan senada datang dari Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas. Kepala Bidang SPBU DPC III Hiswana Migas Garut, Irfan, menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan pengendalian distribusi agar kuota yang tersedia benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Implementasi teknologi menjadi kunci utama dalam pengawasan di lapangan. Pemilik SPBU di Garut, Dewi Sri Fitriani, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan kewajiban penggunaan kode QR bagi setiap konsumen yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Prosedur pengecekan data dilakukan secara ketat oleh operator sebelum nozzle pengisian digunakan. Langkah digitalisasi ini terbukti mampu meminimalisir celah kecurangan dan memastikan volume BBM yang keluar tercatat secara akurat dalam sistem database nasional.
“Pelayanan di SPBU bagus sekali, tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Penggunaan kode QR juga diterapkan dengan lancar dan baik,” ungkap Dodo, salah satu warga pengguna BBM subsidi di Pangandaran.
BPH Migas berkomitmen terus melakukan pemantauan berkala di wilayah Jawa Barat guna menjaga stabilitas energi. Pengawasan ini diharapkan dapat menjaga keandalan stok hingga ke pelosok daerah, terutama pada titik-titik jalur wisata yang memiliki mobilitas kendaraan tinggi.