CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rudy menemui langsung ribuan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rudy hadir didampingi Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta Sekretaris Daerah. Ia mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan menilai tuntutan warga sebagai masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola lingkungan di wilayah Bogor.
“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara santun dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menghargai proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujar Rudy.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah merancang pembangunan jalan khusus tambang. Proyek infrastruktur ini diproyeksikan menjadi jalan tengah agar truk pengangkut material tidak lagi melintasi jalan umum yang sering memicu kemacetan dan kerusakan jalan.
Rencana tersebut saat ini sudah memasuki tahap penetapan lokasi (penlok) yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rudy menargetkan seluruh proses pembebasan lahan untuk jalur khusus ini dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang.
“Jika pembebasan lahan selesai, pembangunan jalan khusus tambang bisa segera direalisasikan,” ungkap Rudy. Keberadaan jalur ini diyakini bakal meminimalisir dampak negatif operasional tambang terhadap mobilitas harian masyarakat di wilayah barat Bogor.
Selain persoalan infrastruktur, Rudy menyoroti nasib warga terdampak yang hingga kini masih menunggu kepastian bantuan sosial atau kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berjanji akan menggunakan kewenangannya untuk menagih kejelasan hak-hak masyarakat tersebut.
“Masyarakat terdampak masih menunggu kepastian kompensasi. Ini juga menjadi perhatian kami,” tegasnya. Rudy memastikan sistem pemerintahan berjenjang akan tetap berjalan dengan mengawal langsung poin-poin yang menjadi ranah provinsi.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi sejumlah aktivitas tambang, terutama di wilayah Bogor Barat. Evaluasi tersebut melibatkan kajian dari berbagai perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis data akurat dan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.
Rudy mengingatkan bahwa sektor pertambangan tetap memegang peranan vital dalam mendukung pembangunan daerah. Material konstruksi dari Bogor sangat dibutuhkan untuk berbagai proyek infrastruktur di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Pembangunan membutuhkan material yang cukup. Jika terjadi kelangkaan, tentu akan menjadi tantangan bagi semua pihak,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini menunggu hasil evaluasi resmi dari provinsi, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin resmi. Rudy optimistis dalam waktu dekat akan ada keputusan terbaik yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan kenyamanan warga.