SUMEDANG — Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebudayaan sebagai ruh utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Visi bertajuk Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) ini diproyeksikan menjadi arah pandang masyarakat dalam aspek sosial maupun ekonomi.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa pondasi pembangunan wilayahnya berpijak pada tiga pilar utama, yakni agama, budaya, dan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu sejarawan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Nina Herlina Lubis di Gedung Negara, Jumat (8/5/2026).
"Pondasi pembangunan Sumedang adalah agama, budaya, dan teknologi. Budaya memberikan cara pandang dalam hidup, bekerja, dan bermasyarakat," ujar Bupati Dony.
Implementasi visi budaya ini telah memiliki payung hukum tetap melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Regulasi tersebut mengatur langkah strategis pemerintah yang mencakup rekonstruksi, revitalisasi, hingga reaktualisasi nilai-nilai Sunda di tengah masyarakat.
Dalam tata kelola birokrasi, nilai-nilai seperti kesederhanaan, silih asih, dan kasih sayang mulai diterapkan untuk meningkatkan etos kerja aparatur sipil negara. Bupati Dony menyebut bahwa budaya lokal menjadi pedoman moral dalam memberikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang.
"Budaya menjadi ruh pembangunan. Nilai-nilai Sunda seperti kesederhanaan, silih asih, dan kasih sayang menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya.
Rencana besar ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berkomitmen membantu penataan fisik kota. Fokus utama perbaikan akan menyasar Keraton Sumedang Larang serta peningkatan estetika jalanan agar mencerminkan identitas pusat budaya yang kuat.
"Dengan dukungan Gubernur, kami akan memperbaiki Keraton Sumedang Larang, menata jalan Sumedang seindah mungkin untuk mencerminkan Sumedang Puseur Budaya Sunda," tutur Dony.
Selain aspek fisik, pemerintah daerah kini mengintegrasikan nilai leluhur dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah. Aksesibilitas sektor pariwisata dan kemudahan perizinan investasi menjadi prioritas agar pembangunan berbasis budaya mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga.
Sejarawan Unpad, Prof. Nina Herlina Lubis, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Sumedang yang tetap berpijak pada akar sejarah. Nina yang sedang menyusun buku sejarah Sumedang menilai wilayah ini memiliki kekayaan peradaban yang besar, termasuk jejak kejayaan Kerajaan Tembong Agung.
Menurut Nina, fakta-fakta sejarah tersebut mengukuhkan posisi Sumedang sebagai titik sentral pelestarian budaya di Jawa Barat. Ia optimistis bahwa sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan fakta sejarah akan memperkuat posisi Sumedang sebagai pusat peradaban Sunda di masa depan.