SUKABUMI — Dahlan Iskan mengaku perlu merenung panjang sebelum menulis soal anjloknya rupiah. Yang membuatnya gelisah bukan semata angka di atas Rp17.500, melainkan ketiadaan respons darurat dari pemerintah. “Tidak terlihat ada yang darurat. Tidak pula ada penjelasan baru selain yang dulu itu: turunnya kurs rupiah hanya siklikal,” tulisnya dalam kolom terbaru yang dimuat Radar Sukabumi.
Menurut Dahlan, pemerintah mungkin memilih jalur konservatif: menjaga cadangan devisa tetap tinggi ketimbang mengintervensi pasar. Atau, analisis intelijen meyakinkan bahwa anjloknya rupiah takkan menjatuhkan pemerintah—setidaknya selama harga pangan relatif stabil dan inflasi rendah. “Gerakan oposisi masih sangat terbatas dengan tiga atau empat tokoh utamanya,” ujarnya, menyebut nama Prof Saiful Mujani, Ustad Islah Bahrawi, Feri Amsari, dan Ray Rangkuti.
Dahlan menduga ketenangan pemerintah adalah bagian dari perhitungan matang atas risiko kebijakan baru yang tengah dijalankan. Ia menyebutnya sebagai “ideologi baru pembangunan ekonomi” yang suatu saat mungkin disebut Prabowonomics. Intinya, pemerintah membantu pengusaha kecil habis-habisan tanpa perlu membenci pengusaha besar. “Silakan semua bantuan pemerintah untuk pengusaha kecil, tidak perlu lagi bantu pengusaha besar, yang penting pengusaha besar jangan diganggu,” tulisnya, mengingatkan kembali tulisannya enam bulan lalu.
Dampak dari transisi ini mulai terasa. Dahlan mencatat dua juta hektare lebih kebun sawit disita untuk negara, sejumlah pengusaha kena denda hingga Rp10 triliun, dan sektor nikel dipotong hingga 70 persen—dari sebelumnya 100 menjadi hanya 30. “Betapa anjloknya bisnis mereka,” katanya. Di sektor batu bara, nasibnya tak jauh berbeda. Tekanan juga datang dari kewajiban membeli surat utang negara Bond Patriot senilai Rp50 triliun, yang oleh Dahlan disebut menguntungkan Danantara tanpa perlu bekerja keras.
Meski tak ada pengusaha besar yang berani berkeluh kesah secara terbuka, keresahan membara di meja-meja makan. “Obrolan pun meluas meski tetap di bawah tanah,” tulis Dahlan. Ia menyebut iklim investasi mulai kurang kondusif, ditambah tersumbatnya saluran formal yang memaksa pengusaha menyelesaikan masalah lewat pihak ketiga—dan itu menimbulkan biaya tambahan besar.
Di sisi lain, kucuran dana Purbaya ke perbankan belum mengucur lancar ke usaha kecil. Bahan pokok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banyak dibeli dari perusahaan besar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pun masih ancang-ancang. “Kasarnya: yang besar-besar sudah mulai kecewa; yang kecil-kecil belum menyambut gembira,” tulis Dahlan. Ia menyebut situasi ini sebagai ciri khas masa transisi—tinggal kuat-kuatan antara pemerintah dan guncangan ekonomi.
Presiden Prabowo, menurut Dahlan, memiliki keterbatasan waktu. Termasuk untuk membuat rakyat tetap tabah menghadapi guncangan transisi, apalagi jika guncangannya kian kuat dan kian lama. “Mungkin itu memang ciri-ciri masa transisi,” pungkasnya.