JAWA BARAT — Pemerintah Indonesia melakukan transformasi besar dalam sistem pendataan kesejahteraan rakyat yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Langkah ini ditandai dengan peralihan basis data utama dari yang sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025 lalu.
Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh informasi penerima bantuan ke dalam satu pintu agar penyaluran lebih akurat. Dengan digunakannya DTSEN, pemerintah berharap tidak ada lagi tumpang tindih data atau bantuan yang tidak tepat sasaran. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan satu standar rujukan yang seragam untuk semua jenis intervensi sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah di masa mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penegasan bahwa DTKS tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Posisi tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh DTSEN. Dalam keterangannya pada Februari 2025, Gus Ipul menyebutkan bahwa data tunggal ini akan menjadi fondasi bagi seluruh program perlindungan sosial di tanah air.
"DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan," ujar Gus Ipul dalam siaran resmi Kementerian Sosial. Transformasi ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi pendataan, karena seluruh informasi ekonomi masyarakat telah terintegrasi dalam satu sistem besar yang dikelola secara nasional. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara negara dalam menyalurkan anggaran bantuan sosial.
Seiring dengan pembaruan sistem ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk memantau status bantuan mereka secara mandiri. Pengecekan tidak lagi memerlukan prosedur administrasi yang rumit di tingkat desa atau kelurahan, melainkan dapat dilakukan langsung melalui telepon seluler. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing.
Proses pengecekan dapat dilakukan dengan mengunjungi laman resmi yang dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Di dalam situs tersebut, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan data wilayah tinggal serta NIK KTP. Setelah proses verifikasi selesai, sistem secara otomatis akan menampilkan informasi detail mengenai status bantuan yang diterima oleh pemegang NIK tersebut.
Melalui sistem informasi ini, masyarakat dapat mengetahui beberapa poin penting terkait bantuan mereka, di antaranya:
Selain mengubah basis data, Kementerian Sosial juga melakukan perombakan pada jadwal pembaruan data penerima bantuan. Jika sebelumnya proses pembaruan atau verifikasi data dilakukan setiap tanggal 20 pada setiap triwulan, kini jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10. Percepatan ini dilakukan agar proses distribusi bantuan bisa berjalan lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
"Biasanya data itu kita terima tanggal 20 setiap triwulan. Sekarang dimajukan menjadi tanggal 10," kata Gus Ipul pada Rabu (1/4/2026). Dengan jadwal yang lebih maju, pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan validasi sebelum dana atau bantuan fisik disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan distribusi yang sering menjadi kendala di tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah menekankan bahwa akurasi DTSEN sangat bergantung pada validitas data yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera melaporkan jika terdapat perubahan kondisi ekonomi, status perkawinan, atau perubahan identitas kependudukan lainnya. Pembaruan data secara rutin sangat krusial agar masyarakat tidak mengalami kendala saat proses verifikasi otomatis oleh sistem di masa mendatang.
Apabila terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan data yang muncul di sistem, masyarakat disarankan untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna perbaikan identitas kependudukan. Langkah proaktif dari masyarakat ini akan membantu pemerintah dalam menjaga integritas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan di Indonesia.