BANDUNG — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data sebaran 29.225 SPPG yang resmi beroperasi penuh per Mei 2026. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi poros utama dengan alokasi 4.200 SPPG, terbanyak dibandingkan provinsi lain.
Program ini menyerap anggaran sebesar Rp 78 triliun untuk menjangkau 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dadan menjelaskan, setiap SPPG memiliki kapasitas melayani 3.000 hingga 3.500 penerima per hari, tergantung pada kepadatan penduduk di wilayah masing-masing.
Dadan menyebut, keputusan tersebut didasarkan pada dua faktor utama: jumlah penduduk yang besar dan tingginya angka prevalensi stunting di Jawa Barat. Provinsi ini memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa, menjadikannya wilayah dengan kebutuhan gizi paling mendesak.
"Jawa Barat menjadi prioritas karena beban masalah gizi di sana juga yang terbesar. Kami ingin memastikan distribusi tepat sasaran," ujar Dadan dalam paparannya, Selasa lalu.
Setiap SPPG akan beroperasi seperti dapur umum yang memproduksi makanan bergizi setiap hari. Menu disusun oleh ahli gizi setempat dengan bahan baku yang dipasok dari petani dan UMKM lokal di masing-masing kecamatan.
Target penerima adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Proses distribusi direncanakan berlangsung setiap pagi agar makanan sampai dalam kondisi segar.
Sebelum operasi penuh pada Mei 2026, BGN akan memulai tahap uji coba di sejumlah titik pada awal 2025. Dadan menargetkan 5.000 SPPG pertama beroperasi pada Juli 2025 sebagai fase learning curve.
Evaluasi dari fase awal ini akan menjadi dasar penyesuaian anggaran dan logistik untuk sisa 24.225 SPPG yang menyusul hingga tahun berikutnya.
Dengan 4.200 SPPG tersebar di 27 kota/kabupaten, sekitar 14 juta warga Jawa Barat diproyeksikan menerima manfaat langsung setiap hari. Program ini diharapkan menekan angka stunting yang saat ini masih di angka 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru.
Selain itu, Dadan menambahkan, keberadaan SPPG juga akan menggerakkan ekonomi lokal karena bahan baku wajib dibeli dari petani dan pelaku UMKM di radius 10 kilometer dari dapur umum.