JAWA BARAT — Rencana pemanggilan itu disampaikan Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (8/8/2026), menyusul desakan publik agar kasus kematian mantan istri polisi tersebut diusut secara transparan. Komisi III DPR menilai aparat tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta ilmiah di lapangan terungkap.
"Maka Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara, termasuk Polrestabes Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini, untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," ujar Habiburokhman kepada wartawan.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, penyelidikan dan penyidikan tidak boleh menutup-nutupi fakta sedikit pun. Ia meminta polisi bekerja objektif dan profesional dengan pendekatan ilmiah, bukan sekadar mengandalkan asumsi awal di lokasi kejadian.
"Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, serta berbasis pendekatan ilmiah," tegasnya.
Keluarga WL sebelumnya melaporkan dugaan pembunuhan ke Polda Sumatera Utara. Laporan tersebut lahir setelah pihak keluarga meragukan hasil pemeriksaan awal yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan.
Komisi III DPR tidak hanya berhenti pada desakan tertulis. Habiburokhman memastikan pengawasan akan dilanjutkan melalui forum resmi yang menghadirkan seluruh pihak terkait.
"Kami, Komisi III DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polrestabes Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum," pungkasnya.
Forum tersebut akan menjadi ruang klarifikasi bagi kepolisian untuk memaparkan progres penyidikan. Di sisi lain, keluarga korban mendapat kesempatan menyampaikan langsung bukti-bukti kejanggalan yang mereka temukan kepada anggota dewan.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan anggota kepolisian aktif dan menuntut akuntabilitas institusi. Publik menanti hasil penyidikan yang benar-benar independen, mengingat posisi terlapor yang berstatus aparat penegak hukum.