KOTA BANDUNG — Pembangunan desa dan kelurahan di Jawa Barat ke depan tidak boleh hanya berhenti pada proyek infrastruktur. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan aspek keberlanjutan lingkungan dan penguatan potensi ekonomi warga harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan.
Hal itu disampaikannya menanggapi peringatan HUT ke-81 Jawa Barat, Rabu (19/8/2026). Menurut Rahmat, momen tersebut merupakan pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi, supaya tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat Hidayat Djati di Kota Bandung.
Rahmat mengingatkan bahwa infrastruktur yang memadai akan sia-sia jika tidak ditopang oleh pelayanan publik yang cepat dan transparan. Ia menilai kualitas tata kelola pemerintahan di desa dan kelurahan harus berbenah secara paralel dengan pembangunan fisik.
“Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Politisi tersebut menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penerapan teknologi disesuaikan dengan kesiapan setiap wilayah, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum merata.
“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah,” katanya.
Rahmat menambahkan, digitalisasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan serta penguatan literasi digital warga. Ukuran keberhasilan transformasi digital tidak cukup pada pergantian sistem atau penggunaan aplikasi, melainkan sejauh mana teknologi membuat layanan lebih mudah, cepat, murah, dan berkualitas.
Komisi I DPRD Jabar berkomitmen mengawal pembangunan desa dan kelurahan melalui fungsi pengawasan. Rahmat menegaskan, pembangunan yang ideal adalah yang mampu memajukan wilayah tanpa menghilangkan karakter dan potensi lingkungan setempat.
“Pada akhirnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya. Sementara birokrasi harus semakin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkasnya.