CIBINONG — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor menjadi forum penyampaian tiga Raperda inisiatif yang akan dibahas bersama eksekutif. Bupati Rudy Susmanto hadir langsung dalam forum tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah legislasi DPRD.
Pengajuan ketiga Raperda disebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Rudy menilai pembentukan peraturan daerah bukan hanya inisiatif pemerintah daerah, melainkan juga peran DPRD dalam membangun Kabupaten Bogor.
Ketiga rancangan yang disampaikan dalam paripurna menyentuh tiga bidang berbeda, dari hak masyarakat adat hingga layanan air minum:
Dua rancangan pertama menyangkut perlindungan kelompok masyarakat dan ketahanan keluarga. Sementara Raperda air minum mengarah pada pengaturan tata kelola layanan air bersih di wilayah Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, pengajuan Raperda inisiatif merupakan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Lewat jalur ini, DPRD turut menjalankan perannya untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
"Tentunya, Pemerintah Kabupaten Bogor mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor. Salah satu fungsi dan kewenangan DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Melalui pengajuan tiga Raperda inisiatif ini, DPRD turut menjalankan perannya untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Rudy.
Ketiga Raperda diarahkan pada penguatan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga, Raperda masyarakat hukum adat menyangkut pengakuan dan perlindungan kelompok adat di Kabupaten Bogor.
Raperda ketahanan keluarga menyasar pembangunan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Adapun Raperda sistem pengelolaan air minum berkaitan dengan tata kelola layanan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga.
Setelah penyampaian dalam paripurna, ketiga Raperda inisiatif DPRD akan masuk tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Tahapan berikutnya menentukan apakah rancangan tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.