CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan perbaikan ratusan ruang kelas sekolah dasar (SD) yang mengalami kerusakan berat akan dilakukan secara bertahap mulai Selasa (5/5/2026). Percepatan ini dilakukan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyetujui alokasi bantuan anggaran untuk sektor pendidikan di wilayah tersebut.
Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan intensif antara Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, dengan pihak kementerian di Jakarta. Intervensi pemerintah pusat dianggap krusial mengingat kondisi infrastruktur pendidikan di Cianjur sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan penanganan segera.
Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, menjelaskan bahwa bantuan dari Kemendikdasmen akan dialokasikan khusus untuk ruang kelas yang rusak akibat faktor alam maupun usia bangunan yang sudah lapuk. Dengan tambahan dana ini, pemkab optimis durasi pengerjaan seluruh kelas rusak bisa selesai jauh lebih cepat dari estimasi awal.
"Harapan kami dengan bantuan dari pemerintah pusat perbaikan fasilitas pendidikan dapat lebih cepat, sehingga secara bertahap perbaikan segera dilakukan setelah kami beberapa kali berkunjung ke Kemendikdasmen di Jakarta," ujar Ramzi di Cianjur.
Ramzi menambahkan bahwa target penyelesaian kini dipatok tidak sampai lima tahun. Sebelumnya, tanpa bantuan pusat, perbaikan ratusan ruang kelas tersebut diprediksi memakan waktu hingga satu dekade karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 496 ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat. Ratusan ruang kelas ini tersebar di 125 sekolah yang menjangkau wilayah utara, selatan, hingga kawasan perkotaan Cianjur.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Cianjur, Rifki Mohammad Ramdan, mengungkapkan bahwa sebagian besar bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan, puluhan di antaranya dilaporkan nyaris rata dengan tanah, sehingga membutuhkan biaya konstruksi yang cukup besar.
Kondisi ini memaksa pihak sekolah dan dinas terkait untuk mencari solusi cepat agar proses pendidikan siswa tidak terganggu lebih lama. Selama ini, kerusakan bangunan menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar di Jawa Barat.
Sebelum adanya lampu hijau dari pemerintah pusat, perbaikan sekolah di Cianjur berjalan sangat lambat. Mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah setempat hanya mampu merehabilitasi sekitar 30 ruang kelas setiap tahunnya.
Rifki Mohammad Ramdan menegaskan bahwa komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat terus diperkuat untuk menutup celah kekurangan anggaran tersebut. Tambahan dana dari pusat menjadi kunci agar siswa tidak perlu menunggu sepuluh tahun untuk mendapatkan fasilitas kelas yang layak.
"Disdikpora Kabupaten Cianjur terus berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan ruang kelas ketika mendapat tambahan anggaran perbaikan, sehingga tidak sampai menunggu lama," pungkas Rifki.