BEKASI — Program hunian adaptif bagi korban bencana di Jawa Barat terus menjadi sorotan, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Komisi IV DPRD Jawa Barat mencatat kebutuhan rumah panggung di Pondok Gede Permai masih sangat tinggi, sementara realisasi pembangunan berjalan bertahap dalam dua tahun anggaran terakhir.
Hingga saat ini, baru ada 18 unit rumah panggung yang berhasil didirikan di lokasi tersebut. Rinciannya, 8 unit dibangun pada tahun lalu dan 10 unit tambahan menyusul pada tahun ini. Angka ini masih jauh dari target pemenuhan bagi 80 warga yang terdata sangat membutuhkan hunian serupa agar terlepas dari ancaman banjir rutin.
Setiap unit rumah panggung ini menelan alokasi anggaran sekitar Rp125 juta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga menekankan pada aspek ketahanan struktur. Material yang digunakan adalah beton pracetak yang sudah mengantongi standar nasional (SNI), sehingga diklaim lebih kokoh menghadapi terjangan air.
Keunggulan utama dari teknologi ini terletak pada efisiensi waktu pengerjaan. Untuk pemasangan struktur utama bangunan, pekerja hanya membutuhkan waktu dua hari. Namun, untuk penyelesaian akhir hingga rumah benar-benar siap dihuni secara layak, diperlukan waktu sekitar empat bulan.
“Proses pemasangan struktur utama bahkan bisa dilakukan hanya dalam dua hari. Secara keseluruhan, pembangunan selesai dalam waktu sekitar empat bulan hingga benar-benar siap dihuni,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M. Faizin, usai meninjau lokasi pada Selasa (5/5/2026).
Pemilihan konsep rumah panggung di Pondok Gede Permai didasari oleh kondisi geografis wilayah yang menjadi langganan banjir setiap tahun. Dengan desain ini, warga tetap memiliki ruang aman di bagian atas rumah saat debit air meningkat, tanpa harus kehilangan harta benda atau mengungsi setiap kali hujan deras mengguyur.
Faizin menegaskan bahwa langkah ini merupakan ikhtiar konkret dalam meminimalisir dampak bencana. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada angka yang ada saat ini. Pemerataan bantuan menjadi kunci agar tidak ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat terdampak.
“Kami berharap program ini bisa terus dikembangkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan solusi yang sama. Ini penting untuk meminimalisir dampak banjir secara signifikan,” kata Faizin.
DPRD Jawa Barat kini mendorong agar dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya tetap diprioritaskan untuk zona rawan bencana. Hal ini bertujuan memastikan hak warga atas hunian yang layak dan aman dapat terpenuhi secara menyeluruh, sesuai dengan komitmen mitigasi bencana jangka panjang di Jawa Barat.