BANDUNG BARAT — Potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Bandung Barat belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat. Dari total wajib pajak yang terdaftar, baru dua pertiganya yang tercatat patuh membayar.
Kepala P3DW Kabupaten Bandung Barat, Dayli Setiaji, mengakui angka penunggak yang masih tinggi menjadi pekerjaan rumah besar. “Kendaraan makin banyak, potensi makin besar. Tapi sayangnya kepatuhan belum maksimal. Masih ada hampir sepertiga warga yang belum bayar,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Untuk tahun anggaran 2026 ini, target penerimaan PKB Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp 200 miliar. Sementara itu, target opsen PKB—pajak tambahan yang juga menjadi sumber PAD—dipatok senilai Rp 185 miliar.
Angka ini dinilai terus bertambah seiring melonjaknya jumlah kendaraan setiap tahun. Namun, jika kepatuhan tidak kunjung membaik, realisasi pendapatan bisa jomplang dari target yang telah ditetapkan.
Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah tidak serta-merta mengedepankan sanksi. Pendekatan persuasif dan edukasi justru menjadi strategi utama yang dijalankan.
“Banyak yang lupa atau terlambat. Saat diperiksa, kalau sudah siap langsung bayar di tempat. Belum siap? Kami berikan pemahaman dan surat pernyataan agar segera melunasi. Tujuannya sadarkan masyarakat, bukan menghukum,” jelas Dayli.
Petugas dari P3DW gencar turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung. Wajib pajak yang kedapatan menunggak diberikan kesempatan membayar di tempat atau membuat pernyataan tertulis untuk melunasi dalam waktu dekat.
Plt Kepala Bapenda KBB, Rini Sartika, menegaskan bahwa pajak kendaraan merupakan sumber utama PAD. Dana yang terkumpul sepenuhnya dikembalikan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Bandung Barat.
“Kami harap warga makin sadar. Bayar tepat waktu berarti ambil bagian membangun Bandung Barat. Kurangi penunggak, agar target pendapatan tercapai penuh tahun ini,” pungkas Rini.
Pemerintah daerah berharap kesadaran warga meningkat secara sukarela, bukan karena tekanan. Dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, target pendapatan Rp 200 miliar bukan sekadar angka di atas kertas.