BANDUNG — Amdantara JDB mengukuhkan jajaran pengurus baru untuk periode 2026-2031 dalam sebuah acara yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Organisasi yang beranggotakan wartawan dari berbagai media ini fokus pada peliputan informasi birokrasi dan dokumentasi kebijakan publik.
Pengurus yang baru dilantik diminta untuk memperkuat sinergi antara wartawan dengan instansi pemerintahan. Tujuannya agar publik mendapatkan akses informasi yang cepat dan akurat terkait program-program pemerintah daerah.
“Kami ingin Amdantara JDB menjadi jembatan antara birokrasi dan masyarakat. Informasi yang disajikan harus tepat, bukan sekadar cepat,” ujar salah satu pengurus dalam sambutannya.
Kepengurusan baru ini akan bekerja selama lima tahun ke depan. Beberapa agenda prioritas yang disusun antara lain peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan jurnalistik data, serta penguatan jaringan dokumentasi kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.
Tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan regulasi dan kebutuhan publik akan informasi yang terverifikasi. Amdantara JDB menargetkan setiap anggota mampu menyajikan berita yang berbasis data dan sesuai kaidah jurnalistik.
Selain peliputan harian, Amdantara JDB juga akan mengelola bank data kebijakan daerah. Dokumen ini nantinya bisa diakses oleh akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang membutuhkan rujukan kebijakan.
Dengan struktur organisasi yang baru, diharapkan Amdantara JDB mampu meningkatkan kualitas pemberitaan birokrasi di Jawa Barat. Pelantikan ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja pengurus sebelumnya.