BANDUNG — Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memperbarui kriteria penerima bantuan sosial untuk tahun 2026. Dalam aturan baru Kepmenkes 2026 yang dirilis pekan lalu, batasan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 mengalami perubahan signifikan.
Desil 5 DTKS merujuk pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan kelima dari sepuluh tingkatan data kemiskinan nasional. Kelompok ini sebelumnya dianggap masih masuk kategori miskin atau rentan, namun kini tak lagi memenuhi syarat untuk menerima bansos reguler.
Di Jawa Barat, data penerima bansos cukup masif. Ribuan KPM di kota seperti Bandung, Bekasi, dan Depok diperkirakan terdampak langsung oleh perubahan ini. Mereka yang masuk desil 5 otomatis dicoret dari daftar penerima PKH dan BPNT tahap 2 tanpa perlu verifikasi ulang.
Selain KPM desil 5, Kemensos juga mencoret tiga golongan spesifik. Pertama, warga yang sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas upah minimum regional (UMR). Kedua, keluarga yang anggota rumah tangganya tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri. Ketiga, mereka yang sudah tidak lagi berdomisili di alamat terdaftar saat pendataan awal.
Kebijakan ini bertujuan menyasar bantuan lebih tepat sasaran ke kelompok desil 1 hingga 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa data DTKS terus diperbarui setiap semester untuk meminimalkan kesalahan sasaran.
Warga bisa memeriksa status kelayakan secara mandiri melalui portal cekbansos.go.id. Cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap sesuai KTP, lalu sistem akan menampilkan apakah masih terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT tahap 2.
Jika tidak terdaftar lagi, warga bisa mengajukan sanggahan melalui dinas sosial setempat. Proses sanggahan dibuka selama 14 hari kerja setelah pengumuman resmi dari Kemensos.
Sejumlah warga di Kabupaten Bandung mengaku kaget dengan pencoretan ini. "Padahal kami masih butuh bantuan, tapi kata petugas sudah masuk desil 5," ujar seorang penerima manfaat di Kecamatan Soreang, Selasa (12/3/2026).
Pemprov Jawa Barat berencana menggelar rapat koordinasi dengan seluruh dinas sosial kabupaten/kota pekan depan. Tujuannya memastikan data DTKS benar-benar akurat sebelum tahap 2 bansos dicairkan pada April 2026.